Page 22 - 02_EBOOK PP 32 TAHUN 2011

- 22 -

Pasal 45

(1) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 43 huruf b dilakukan berdasarkan
hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

(2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh:
a. menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana
dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, dalam
bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan
penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas;
b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam
bentuk:
1. penyempurnaan atau pencabutan kebijakan
penegakan hukum dan manajemen operasional
kepolisian; dan/atau
2. pemberian rekomendasi penyempurnaan
kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu
lintas.
c. gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan
kewenangannya, dalam bentuk penyempurnaan atau
pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan
lalu lintas.

Pasal 46

(1) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 43 huruf c berupa penindakan terhadap
pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan.

(2) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(3) Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara
langsung atau tidak langsung melalui media elektronik.

BAB III

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 47

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman,
dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan
keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu
lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak
lalu lintas.

Pasal 48 . . .