Page 48 - 02_EBOOK PP 32 TAHUN 2011
P. 48

- 11 -

                                Huruf c
                                      Cukup jelas.

                                Huruf d
                                      Yang  dimaksud  dengan  “hambatan  samping”  antara  lain
                                      pasar  tumpah,  pedagang  kaki  lima,  parkir  liar,  dan
                                      pelanggaran parkir.

                           Ayat (3)
                                Yang  dimaksud  dengan  “alat  pengarah  lalu  lintas”  antara  lain
                                kerucut lalu lintas.

                                Yang  dimaksud  dengan  “pembagi  lajur”  antara  lain  concrete
                                barrier atau water barrier.

                                Penggunaan  rambu  lalu  lintas,  alat  pemberi  isyarat  lalu  lintas,
                                serta  alat  pengarah  lalu  lintas  dan  pembagi  lajur  yang  bersifat
                                sementara,  apabila  akan  diberlakukan  permanen,  harus
                                ditetapkan  oleh  menteri  yang  bertanggung  jawab  di  bidang
                                sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

                     Pasal 36
                           Cukup jelas.

                     Pasal 37
                           Cukup jelas.

                     Pasal 38
                           Yang dimaksud dengan “pemberian bimbingan” antara lain dilakukan
                           dengan pemberian asistensi.

                     Pasal 39
                           Yang  dimaksud  dengan  “pemberian  penyuluhan”  antara  lain
                           mengenai:
                           a.   maksud dan tujuan dilaksanakannya kebijakan lalu lintas; dan
                           b.   hak dan kewajiban masyarakat dalam kebijakan lalu lintas yang
                               diterapkan.

                     Pasal 40
                           Pemberian pelatihan antara lain dilakukan dengan pemberian:
                           a.   pelatihan  teknis  kepada  pejabat  pemerintah  provinsi  dan
                               kabupaten/kota  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  manajemen
                               dan rekayasa lalu lintas dalam rangka penetapan kebijakan lalu
                               lintas; dan
                           b.   pelatihan  teknis  kepada  petugas  pemerintah  provinsi  dan
                               kabupaten/kota  yang  bertanggung  jawab  di  bidang  manajemen
                               dan  rekayasa  lalu  lintas  dalam  rangka  penyelenggaraan
                               manajemen dan rekayasa lalu lintas.


                                                                                               Pasal 41 . . .
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53