Page 16 - Standarisasi 16 : Pengelolaan Kepatuhan LPSE

\

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentaflg

Pemerintahan Daerah (l.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang
Administrasi Pemerintahan (kmbaran Negara Republik

lndonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 56O11;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9

tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tamba}an kmbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5357) ;

7 . Peraturan Fresiden Nomor 81 tahun 2O lO tentang Grand

-
Design Reformasi Biroksi 2OlO 2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2Ol3 tentang

Pengelolaan Pelayanan Publik;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2Ol2 tentang
Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Administrasi Pemerintahan) ;

1O. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun

-
2O2O tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2O2O 2O24;