Page 15 - Standarisasi 16 : Pengelolaan Kepatuhan LPSE
P. 15

PEIUERINTAH  KABUPATEN  WONOGIRI
                                                    SEKRETARIAT  DAERAH

                                                 Jalan Kabupaten Nomor  4   -  5 Wonogiri 57612
                                                 Telepon (0273)321002  Faks. (0273) 322318
                                      Email : setda@wonogirikab.go.id Website  : www.wonogirikab.go.id




                           KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

                                SELAKU KEPAI,A ORGANISASI PERANGKAT  DAERAH

                                                NOMOR 62 rAiruir 2o2o


                                                         TENTANG


                     STANDAR  OPERASIONAL PROSEDUR  ADMINISTRASI  PEMERINTAHAN

                        DI LINGKUNGAN  SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

                                  SEKRSTARIS DAERAH  KABUPATEN  WONOGIRI,



               Menimbang           a. bahwa dalam rangka  menuju administrasi yang efelrtif dan

                                        elisien guna memantapkan pelaksanaan  pekerjaan sehingga

                                        berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab,
                                        maka perlu disusun Standar  Operasional  Prosedur

                                        Sekretariat Daerah Kabupaten  Wonogiri;
                                   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  dimaksud

                                        huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris  Daerah

                                        tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi
                                        Pemerintahan  di Lingkungan  Sekretariat Daerah  Kabupaten

                                       Wonogiri;


     v         Mengingat           l.  Undang-Undang  Nomor 13  Tahun lgSO tentang

                                       Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam Lingkungan
                                       Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara  Republik Indonesia

                                       Tahun 1950 Nomor 42);

                                   2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 tentang                   pelayanan
                                       Publik (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

                                       Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
                                       Indonesia Nomor 5038);

                                   3.  Undang-  Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang  Aparatur
                                       Sipil Negara (Lembaran Negara  Republik Indonesia  Tahun

                                       2O14 Nomor 6, Tambahan Lcmbaraa  Negara  Republik

                                       Indonesia  Nomor 5494);
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20