Page 11 - Standarisasi 16 : Pengelolaan Kepatuhan LPSE

5. Apakah prosedur yang disusun telah memperhatlkan peraturan yang berlaku di lndonesia dan
dilakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan dari aturan-aturan tersebut dalam
penyelenggaraan layanan LPSE?
LPSE telah memiliki prosedur dan telah ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 62 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Sekretariat Daerah kabupaten Wonogiri, yang di dalamnya terdapat
SOP terkait layanan di LPSE, dan sOP lni telah menjadi bagian/komponen yang dilakukan review
dan evaluasi dalam kegiatan Monitoring Centre for Prevention (MCp) Komisi pemberantasan
Korupsi (KPK).

6, Apakah semua penggunaan software dan aplikasi dalam penyelenggaraan layanan memiliki
lisensi?
Untuk penggunaan PC dan Laptop yang membutuhkan lisensi sudah diterapkan sebagian,
sedangkan untuk aplikasi SPSE sendiri merupakan open source aplikasiyang dikembangkan oleh
LK PP.

7. Apakah sudah ada prosedur pengelolaan penilaian internal LPSE, dilakukan secara konsisten
dan berkala, dllaporkan kepada Kepala LPSE, dan telah dijadikan bahan sebagai pertimbangan
peninSkatan layanan LPSE?
LPSE telah memiliki prosedur, dan menerapkannya secara berkala dan konsisten.

Penyampaian Hasil Assessment

Berdasarkan Hasil Assessment vanE dilakukan:
1. Penerapan Pengelolaan Kepatuhan telah diterapkan dalam setiap proses layanan LPSE Kab.
Wonogiri baik dalam bentuk SOP, serta ditunjang oleh form-form pencatatan/dokumentasi
dalam memastikan tingkat layanan LPSE.

2. Rekomendasi Perbaikan : Penggunaan Software yang masih beberapa belum berlisensi
secara legal, untuk secepatnya akan dilakukan perbaikan dengan mengganti dengan
penggunaan software yang berlisensi resmi.

3. Walaupun fungsi layanan yang dilaksanakan oleh LPSE Kabupaten Wonogiri telah dapat
dilaksanakan dengan baik, namun kebutuhan akan pemenuhan SDM tetap harus
diperhatikan agar fungsi layanan dapat berjalan lebih optamal.

PENUTUPAN

lnterview ini dilakukan se-objektif mungkin dengan mendasarkan Penilaian Proses Standarisasi pada
kepatuhan LPSE Kab. wonogiri terhadap 17 standar LpsE yang telah ditetapkan dan juga segala
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik lndonesia.

Ketua Tim Penilai Faktual Kepala Sub Bagian Pengelolaan LPSE
Ka bu ogiri,

M.
NrP. 19830317 200903 1 004

€tE Std. 16 Pengelolaan Kepatuhan Penyelenggaraan LPSE Hal 11