Page 40 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
P. 40

LKjIP Kab. Wonogiri Tahun 2020

                      ➢  Operasi  gabungan  penegakan  disiplin  dan  penegakan  hukum  protokol

                          kesehatan  dalam  pencegahan  dan  pengendalian  penularan  Covid-19  di
                          Kabupaten Wonogiri.

                             Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian indikator
                      tersebut adalah :

                      ➢  Terbatasnya personil  PPNS dalam penegakan perda;
                      ➢  Penegakan  perda  terkendala  dengan  luas  wilayah  Kabupaten  Wonogiri

                         dibandingkan dengan personil yang ada;
                      ➢  Sebagian  payung  hukum  yang  menjadi  dasar  Satpol-PP  melaksanakan

                         tupoksinya terkait dengan pelanggaran trantibum sudah tidak sesuai dengan
                         perkembangan jaman;
                      ➢  Perlunya  peningkatan  koordinasi  perangkat  daerah  terkait  yang  ada

                         hubungannya dengan penanganan trantibum dan penegakan perda / perbup;
                      ➢  Peran  pemerintahan  desa  dalam  pemberdayaan  satlinmas  untuk  menjaga

                         ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum optimal;
                      ➢  Luasnya  wilayah  Kabupaten  Wonogiri  menyebabkan  kurang  optimal  dalam
                         daya jangkau pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran.

                             Dalam  mengatasi  permasalahan  tersebut  di  atas,  solusi  dan  alternatif
                      pemecahannya adalah :

                      ➢  Memperkuat  kapasitas  PPNS  melalui  peningkatan  jumlah  PPNS,  serta

                         mengusulkan penambahan anggota Satpol-PP yang memenuhi persyaratan;
                      ➢  Memprioritaskan penegakan perda / perbup dan patroli pemeliharaan trantibum

                         pada titik lokasi yang strategis dan berdampak luas kepada masyarakat;
                      ➢  Mendorong  perangkat  daerah  terkait  untuk  melaksanakan  perubahan  atas

                         landasan  /  payung  perangkat  daerah  (perda  /  perbup)  sesuai  dengan

                         perkembangan;
                      ➢  Meningkatkan  operasi  gabungan  lintas  instansi  dalam  penegakan  perda  /

                         perbup dan pemeliharaan trantibum;
                      ➢  Meningkatkan  keterlibatan  pemerintah  desa  /  kelurahan  dalam  kegiatan

                         pemberdayaan  satlinmas  melalui  program  /  kegiatan  pemerintah  desa  /
                         kelurahan yang dibiayai dengan APBDes / anggaran kelurahan;

                      ➢  Secara bertahap membangun pos pemadam kebakaran pada setiap wilayah

                         eks distrik.




                                                                                                         34 |
   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45