Page 59 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
P. 59

LKjIP Kab. Wonogiri Tahun 2020

                       7.    Sasaran Strategis 7       :  Meningkatnya  toleransi  antar  umat  dan  intern

                                                          beragama, etnis, suku dan golongan.
                         Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 7 dimaksud, dilakukan pengukuran

                          kinerja sebagai berikut :

                                                                Tabel 3.7.
                                                  Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7
                                                                               2020                      % Capaian
                                                                                                 Target   s/d 2020
                                                           Kondisi
                                                                                                  Akhir
                        No              Indikator           Awal    Target   Realisasi   % Capaian   RPJMD   terhadap
                                                                                                           Akhir
                                                           (2019)
                                                                                                 (2021)   RPJMD
                                                                                                          (2021)
                       1.     Konflik sosial                 0        0        0        100%       0       100%

                          Sumber : Kantor Kesbangpol Kabupaten Wonogiri, 2020


                             Pada sasaran strategis Meningkatnya toleransi antar umat dan intern

                      beragama, etnis, suku dan golongan terdapat 1 indikator kinerja yaitu Konflik
                      Sosial.

                             Yang  dimaksud  dengan  konflik  sosial  adalah  perseteruan  dan  /  atau
                      benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang

                      berlangsung  dalam  waktu  tertentu  dan  berdampak  luas  yang  mengakibatkan

                      ketidakamanan  dan  disintegrasi  sosial  sehingga  mengganggu  stabilitas  dan
                      menghambat pembangunan.

                             Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan
                      konflik  sosial  mengamanatkan  bahwa  pemerintah,  pemerintah  daerah,  dan

                      masyarakat berperan melakukan upaya dalam rangka mencegah terjadinya konflik

                      sosial melalui pemeliharaan kondisi damai dalam masyarakat, mengembangkan
                      sistem  penyelesaian  perselisihan  secara  damai,  meredam  potensi  konflik,  dan

                      membangun sistem peringatan dini.
                             Ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan kondisi dinamis yang

                      memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan

                      kegiatannya secara aman, tenteram, tertib, damai, dan sejahtera dalam situasi dan
                      kondisi yang kondusif. Bila dicermati situasi dan kondisi saat ini hampir di setiap

                      daerah berpotensi rawan terjadinya konflik sosial sebagai akibat adanya tindakan
                      pemaksaan  kehendak  dari  berbagai  elemen  masyarakat  tertentu  yang  secara

                      potensial dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Apabila
                      eskalasi  gejolak  sosial  tidak  diatasi  secara  efektif,  maka  ketenteraman  dan

                                                                                                         53 |
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64