Page 61 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
P. 61
LKjIP Kab. Wonogiri Tahun 2020
kinerja Tahun 2020 dengan indikator konflik sosial 0 (nol) dapat terealisasi, yang
artinya tidak ada konflik sosial di Kabupaten Wonogiri.
Terkendalinya potensi konflik di Kabupaten Wonogiri tersebut tidak terlepas
dari upaya yang telah dilakukan, yaitu melalui koordinasi yang intensif dengan
stakeholder terkait dan segenap PD di Kabupaten Wonogiri termasuk peran serta
KOMINDA, FKDM, dan FKUB serta keterlibatan tokoh agama dan tokoh
masyarakat dalam mengantisipasi (cegah dini dan tangkal dini) setiap
permasalahan yang dapat menimbulkan konflik sosial.
Selain itu, keberhasilan ini juga didukung oleh beberapa program yang
memberi dampak positif terhadap kondisi masyarakat dalam menjalankan
aktivitasnya, meliputi :
➢ Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
➢ Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT);
➢ Program Pendidikan Politik Masyarakat.
Dalam upaya mencegah munculnya konflik sosial, masih terdapat
permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian antara lain :
➢ Pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara
yang ber-Bhineka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari perlu ditingkatkan;
➢ Maraknya berita hoax menjelang Pilkada 2020 yang berpotensi memecah
belah masyarakat;
➢ Pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye (APK) dalam pilkada yang
tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
➢ Masih adanya paham radikal / ekstrim kanan dan bahaya laten komunis yang
membahayakan keutuhan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal Ika;
➢ Tingkat partisipasi politik masyarakat yang belum berkualitas;
➢ Pemahaman masyarakat terhadap bahaya penggunaan narkoba dan
psikotropika masih perlu ditingkatkan;
➢ Pemahaman masyarakat terhadap penyebab terjadinya bencana alam pada
musim hujan (tanah longsor, banjir) perlu ditingkatkan.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, telah dilakukan beberapa
upaya sebagai berikut :
➢ Melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait dengan peningkatan dan
penanaman pemahaman nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka
Tunggal Ika kepada masyarakat;
55 |