Page 91 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020

LKjIP Kab. Wonogiri Tahun 2020

➢ Tanggal 27 November 2020 dibuka berdasarkan Surat Edaran Bupati Nomor

443.2/5664 tanggal 26 November 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha
Pariwisata dalam Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Wonogiri;

➢ Tanggal 24 Desember 2020 ditutup berdasarkan Surat Edaran Bupati Wonogiri
Nomor 443.2/5723 tanggal 21 Desember 2020 tentang Penutupan Sementara

Objek Wisata di Wilayah Kabupaten Wonogiri.

Indikator kinerja nomor 2 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB,
tidak dijadikan sektor tersendiri, tetapi tergabung dalam Kategori Jasa Lainnya

(dikutip dari Surat BPS Nomor B 019/BPS/33125/09/2017 tanggal 18 September
20 September 2017). Sedangkan kontribusi jasa lainnya terhadap perekonomian
Kabupaten Wonogiri karena sektor pariwisata dalam struktur PDRB Kabupaten

Wonogiri tidak dijadikan sektor tersendiri, akan tetapi tergabung dalam kategori
jasa lainnya. Tahun 2020 terealisasi 1,93% dari target 0,00725, dengan capaian

kinerja 26.620,69%. Sedangkan capaian kinerja terhadap akhir RPJMD (2021)
yang ditargetkan 0,0240 adalah 8.041,67%. Realisasi Tahun 2019 tersebut telah

melebihi realisasi Tahun 2019 yang mencapai 1,852%.
Walaupun Tahun 2020 tempat wisata hanya dibuka sekitar 3 bulan, tetapi

telah menyumbang pendapatan sebesar Rp. 1.015.920.000,- .
Program yang mendukung 2 indikator pada sasaran meningkatnya daya

saing pariwisata tersebut adalah :
➢ Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
➢ Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Pandemi Covid-19 menjadi permasalahan utama yang dihadapi pada
Tahun 2020. Permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam tata kelola

destinasi pariwisata adalah :

➢ Munculnya daya tarik wisata baru yang belum masuk database pemerintah
daerah untuk peningkatan kunjungan wisata;

➢ Belum ada konsep bersama antar perangkat daerah terkait untuk
pengembangan daya tarik wisata terpadu;

➢ Terbatasnya pengelolaan manajemen usaha pariwisata setiap destinasi, baik
yang dikelola pemerintah maupun masyarakat;

➢ Status tanah setiap destinasi pariwisata yang dikelola pemerintah, tidak

semuanya milik pemerintah kabupaten;

85 |