Page 3 - Modul Pengembangan Pangan Fungsional
P. 3
memberikan manfaat bagi kesehatan, di luar manfaat yang diberikan oleh zat-zat gizi
yang terkandung di dalamnya. (Astawan, 2011).
Definisi pangan fungsional menurut Badan POM adalah pangan yang secara
alamiah maupun telah melalui proses, mengandung satu atau lebih senyawa yang
berdasarkan kajian-kajian ilmiah dianggap mempunyai fungsi-fungsi fisiologis tertentu
yang bermanfaat bagi kesehatan. Serta dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan
atau minuman, mempunyai karakteristik sensori berupa penampakan, warna, tekstur
dan cita rasa yang dapat diterima oleh konsumen. Selain tidak memberikan kontra
indikasi dan tidak memberi efek samping pada jumlah penggunaan yang dianjurkan
terhadap metabolisme zat gizi lainnya. Dari beberapa definisi yang telah diuraikan di
atas dapatlah dikatakan bahwa pada dasarnya pangan fungsional adalah pangan yang
karena kandungan komponen aktifnya diluar kandungan zat gizinya dapat memberikan
manfaat bagi kesehatan, merupakan bagian dari diet sehari-hari dan memiliki sifat
sensoris yang dapat diterima.
Pangan fungsional adalah makanan dan bahan pangan yang dapat memberikan
manfaat tambahan di samping fungsi gizi dasar pangan tersebut dalam suatu kelompok
masyarakat tertentu. Pangan fungsional dimungkinkan memiliki sifat fungsional untuk
seluruh populasi atau kelompok khusus yang didefinisikan secara jelas sebagai contoh
khusus untuk usia tertentu atau untuk golongan yang memiliki sifat genetik tertentu.
Selain itu, pangan fungsional juga mencakup produk yang dibuat secara khusus untuk
meningkatkan penampilan fisik maupun kognitif (Saragih, 2014).
B. Regulasi Pangan Fungsional
Saat ini belum ada peraturan, regulasi atau Standar Nasional Indonesia (SNI)
yang mengatur tentang pengembangan pangan fungsional di Indonesia. Indonesia
melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pernah mempunyai Peraturan
Kepala BPOM Nomor HK 00.05.52.0685 tentang Ketentuan Pokok Pengawasan
Pangan Fungsional yang kemudian dicabut dan digantikan oleh Peraturan Kepala
BPOM Nomor 13 tahun 2016 tentang Pengawasan Klaim Pada Label dan Iklan Pangan
Olahan. Kekosongan kebijakan ini perlu dilengkapai agar tidak menghambat
pengembangan pangan fungsional di Indonesia.
2
