Page 58 - MAM Juli

O P I N I

Pesan kepada Kabinet baru

Tolong Urus Air Minum

sebagai HAM

Masa pemerintahan baru, skala prioritas pembangunan bisa juga
baru. Penyusunan prioritas pembangunan akan perlu banyak Begitu air minum dikembalikan
masukan. Pesan soal air minum amat penting disampaikan dalam ke bagian HAM, maka hal ini
memunculkan kewajiban kepada
rangka penyusunan prioritas ini. Inti pesannya, kita ingin agar negara. Karena itu, sangat beralasan
akses air minum bagi rakyat benar-benar diurus sebagai hak asasi bila para stakeholder perairminuman
manusia (hAM). duduk bersama untuk menyusun
semacam dokumen rekomendasi
kepada Jokowi-Ma’ruf dengan kabinet
oleh jiban Negara untuk memenuhinya. barunya.
Faktanya, meski bagian HAM,
Anwari Natari Selama ini, baik masyarakat maupun akses layanan air layak minum di
media massa tampak kurang meribut-
Editor Majalah Air Minum kan persoalan air minum bagi rakyat. Indonesia baru mencapai 72 persen.
Berbeda, misalnya, bila sedang bicara Masih kurang 28 persen. “Perlu kerja
okowi dan Ma’ruf Amin telah masalah listrik. Naiknya tarif dasar keras untuk mencapai target tersebut
ditetapkan oleh Komisi Pemilihan listrik (TDL) biasa dijadikan bahan baik melalui pembangunan jaringan
JUmum sebagai pemenang berita oleh media massa dan bahan perpipaan maupun nonperpipaan.
Pemilihan Presiden 2019. Sudah obrolan oleh masyarakat. Padahal, Untuk itu, kita butuh lompatan
waktunya bagi semua pihak untuk sejatinya, kebutuhan air minum yang agar target 100% layanan air layak
fokus melihat segala persoalan bersih mestinya lebih besar dibanding minum dapat tercapai," kata Menteri
bangsa ke depan. Tentunya, tetap kebutuhan listrik. Pekerjaan Umum dan Perumahan
wajib mengkritisi segala pekerjaan “Sejuta orang meninggal per tahun Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono
rumah (PR) yang belum diselesaikan, karena tak memiliki akses air bersih; dalam keterangan tertulisnya di
termasuk persoalan akses air minum kematian yang sama sekali tak perlu,” Jakarta, Selasa (20/11/2018).
bagi rakyat. kata Matt Damon, pendiri water.org, Pekerjaan rumahnya memang be-
Jokowi diberitakan akan di acara World Water Day ke-25. Di sar. Sebesar dana yang dibutuhkan un-
langsung fokus menyusun struktur luar yang sejuta itu, kata aktor papan tuk mencapai mewujudkan 100 persen
kabinet. Masa penyusunan kabinet atas Hollywood ini, ketiadaan akses air akses air minum, yakni Rp253,8
biasanya juga menjadi masa para telah ‘merampok’ kehidupan orang. triliun. Setidaknya itulah angka yang
pengamat, organisasi masyarakat Refly Harun, seorang pakar ditaksir Kementerian PUPR.
sipil, dan kalangan terkait lainnya hukum tata negara, menegaskan Menyambung kebutuhan lompatan
untuk menyampaikan pesan atau bahwa akses air minum memang di atas, salah satu pesan penting yang
rekomendasi kepada presiden. Momen harus dikembalikan ke derajatnya, mesti disampaikan ialah perlunya
inilah yang mesti dimanfaatkan oleh yaitu HAM. Mahkamah Agung pun, kabinet baru memiliki menteri khusus
para stakeholder perairminuman untuk kata Refly, menempatkan air bukan air minum. Lalu, kementerian ini
menyusun rekomendasi. Terlebih, PR hanya sebagai barang publik (public harus dapat memastikan, secara
Pemerintah terkait pemenuhan akses good), melainkan juga bagian dari bertahap, agar rakyat tak terkecuali
air minum bagi seluruh rakyat masih HAM. “Karena itu, tidak boleh ada mendapatkan salah satu hak dasarnya,
jauh dari selesai. Karena Pemerintahan orang yang tidak punya akses air,” akses air minum.
2019-2024 masih rezim yang sama cetus Refly saat menjadi narasumber
dengan 2014-2019, makin relevan bagi Gathering PP dan PD PERPAMSI di Pelibatan masyarakat
kita untuk mempertanyakan kapan PR Bandung, 15 Maret 2019. Pemerintah juga harus juga
perairminuman ini segera diselesaikan. Jika sudah bicara HAM, maka hak melibatkan masyarakat sipil, antara
Tolakan awalnya tetap sama, itu sudah melekat pada diri manusia lain melalui lembaga masyarakat
yakni prinsip bawah air minum adalah sejak ia lahir. Karena itu, manusia sipil. Lembaga-lembaga kajian atau
masalah HAM. Bukan masalah pro- Indonesia mana pun di seluruh pelosok advokasi ini juga perlu lantang jika
dusen-konsumen. Masalah hak dasar negeri tak boleh ada yang tak punya bicara soal air minum untuk rakyat,
rakyat otomatis memunculkan kewa- akses air minum. selantang saat bicara soal kenaikan

56 Air Minum Edisi 286 | Juli 2019