Page 59 - MAM Juli

O P I N I

harga BBM atau TDL. Pada gilirannya, Meski Jusuf Kalla tak lagi bermasalah dengan akses air minum,
rakyat juga diberi hak saluran untuk menjadi wapres pada apalagi di daerah-daerah lain?
‘berisik’ bila hak dasarnya tersebut kabinet mendatang, janji Faktanya, sekarang ini Pemprov
tak terpenuhi. Contoh saluran yang ini selayaknya dihitung DKI masih berkonsolidasi untuk
dapat digunakan ialah media website, sebagai janji Pemerintah perampungan remunisipalisasi
aplikasi daring, atau setidaknya SMS lantaran kinerja swasta meleset pada
gateway. Media ini harus ramah yang belum dilunasi, target cakupan pelanggan. Cakupan
pengguna (user friendly) agar tingkat apalagi presidennya layanan masih 60 persen hingga tahun
partisipasinya tinggi. masih sama. ini, padahal tahun 2023 ditargetkan
Sekarang ini, tak terlalu sulit untuk mencapai 82 persen.
mendapatkan contoh best practices berarti hanya akan menyerap kritik, Mengingat kecepatan sekarang
bagaimana Pemerintah Pusat dan melainkan juga, dan terutama, hanya 0,5 persen per tahun,
pemerintah daerah membuka kanal menyerap masukan solusi demi inovasi tampaknya Pemerintah Pusat harus
atau saluran interaktif antara pelaku dan peningkatan layanan. turun tangan untuk membantu. Bukan
SPAM (sistem penyediaan air minum) Kita bisa ambil contoh Koalisasi hanya pendanaan, melainkan juga
dan pelanggan. Media komunikasi Rakyat untuk Hak atas Air (KRuHA). regulasi penyokong. Alasannya, tak
ini diperlukan untuk membangun KRuHA membangun proses lain, Jakarta harus dapat menjadi
partisipasi rakyat. penerjemahan putusan MK mengenai contoh praktik baik pengelolaan SPAM
Kota Paris, Prancis, misalnya, dapat hak atas air ke dalam suatu indeksasi. untuk rakyat, baik segi cakupan
dijadikan contoh praktik baik soal Proses ini mencakup identifikasi maupun kualitas kebersihan.
transparansi dan partisipasi warga kebijakan Pemerintah, peran
dalam pengelolaan air minum dengan komunitas dan masyarakat, serta Mengingatkan Janji Pemerintah
memanfaatkan teknologi informasi. penguatan pelayanan publik atas air. Pada acara Dinner Club Anggota
Bukan hanya untuk menampung Dengan indeksasi ini, pengambil Luar Biasa (ALB) PERPAMSI di Jakarta,
keluhan, melainkan juga menampung kebijakan, pemangku hak, dan Jumat (3/5), Ketua Umum PERPAMSI
masukan, termasuk ide solusi, masyarakat dapat mencermati dan Haris Yasin Limpo bercerita bahwa
yang tentunya dapat membantu membangun perbaikan-perbaikan yang pada awal April 2019, PERPAMSI
penyelenggara SPAM menemukan diperlukan. Bahkan, “Indeksasi ini juga dipanggil oleh Wakil Presiden
formulasi perbaikan atau inovasi yang menjadi bahan untuk advokasi untuk Jusuf Kalla terkait program 10 juta
dapat mendekati kepuasan pelanggan. pemangku kepentingan di seluruh sambungan air minum. Kesimpulan
Sejumlah PDAM di Indonesia kota dan kabupaten di Indonesia,” pertemuannya, program ini tidak
telah menyediakan aplikasi daring cetus Muhamamad Reza, Koordinator tercapai karena perhatian dan
untuk sebagai saluran komunikasi KRuHA. dukungan anggaran masih kurang.
dengan pelangggan. Umumnya Karena itu, indeksasi KRuHA mesti Hasilnya, hanya ada pertumbuhan
berbasis Android. Namun, tampaknya disambut sebagai salah satu pijakan pelanggan sekitar 2,5 juta sambungan.
belum maksimal, sehingga sosialisasi penting guna menyusun rekomendasi Namun, kata Haris, Wapres
harus terus gencar dilakukan guna kepada Pemerintah untuk mengukur berjanji akan memprioritaskan
meningkatkan partisipasi pelanggan. capaian upaya pemenuhan akses air air minum untuk masuk dalam
Prinsip partisipasi amat penting minum di seluruh daerah. program strategis nasional. Ia juga
karena penyelenggara SPAM tidak Tentunya, perlu dijajaki juga berba- akan membentuk tim khusus di
boleh hanya melihat rakyat pengguna gai inisiasi serupa untuk memperkaya Bappenas untuk merumuskannya.
air minum sebagai pelanggan, dukungan alat ukur keberhasilan. Ini- “Untuk pemerintahan ke depan,
sehingga yang terjadi hanyalah siasi semacam ini tentu juga berfungsi kelihatannya sektor air minum akan
hubungan produsen dan konsumen. sebagai alat monitoring kemajuan lebih diperhatikan secara pendanaan,”
Hubungan model ini sering kali proses atau kemandekan proses. katanya. Janji inilah yang perlu kita
menimbulkan masalah. Pemerintah, Setiap alat ukur mungkin saja diterap- ingatkan bersama.
melalui penyelenggara SPAM, harus kan ke semua daerah atau harus Meski Jusuf Kalla tak lagi menjadi
juga melihat pelanggan sebagai rakyat disesuaikan dengan karakter setiap wapres pada kabinet mendatang,
yang, dari kaca mata HAM, punya hak daerah. Ujungnya adalah peningkatan janji ini selayaknya dihitung sebagai
dasar akses air minum. pemenuhan akses air minum sampai janji Pemerintah yang belum dilunasi,
ke daerah-daerah pelosok. apalagi presidennya masih sama. Janji
Alat ukur keberhasilan ini sebaiknya dijadikan salah satu
Pemerintah tak boleh dibiarkan Jakarta sebagai Patokan poin rekomendasi atau pesan kepada
sendiri mengurus air. Suara dari Selain bicara daerah-daerah kabinet yang baru. Mumpung presiden
stakeholder lain perlu didengar. pelosok, tentu saja persoalan akses air dan wakil presiden terpilih dalam
Bagaimana pun, Pemerintah minum Jakarta harus juga secepatnya masa harus pasang telinga lebar-
perlu meminjam mata dan telinga dibereskan. Bagaimana pun, banyak lebar menerima masukan, kewajiban
pengamat atau pegiat masalah air pihak akan melihat Jakarta sebagai mengurus akses air minum sebagai
untuk mengonfirmasi masalah rakyat tolok ukur komitmen. Gampangnya, bagian dari HAM harus kembali
terkait air minum. Sekali lagi, bukan jika di ibu kota negara saja masih didengungkan.

Air Minum 286 | Juli 2019 57