Page 117 - KM PPKN-BS-KLS-VIII_Neat
P. 117
A. musyawarah
B. demonstrasi
C. surat kaleng
D. petisi
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengatur tata urutan peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut,
tata urutan yang tepat adalah ….
A. UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah, Tap MPR, Undang-
undang, Peraturan Daerah
B. UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Peraturan Daerah, Undang-undang,
Peraturan Pemerintah
C. UUD NRI Tahun 1945, Peraturan Daerah, Tap MPR, Undang-undang,
Peraturan Pemerintah
D. UUD NRI Tahun 1945, Tap MPR, Undang-undang, Peraturan
Pemerintah, Peraturan Daerah
4. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Pemerintah Daerah (Pemda)
dapat merancang dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Dari pernyataan di atas, dasar dari
pembentukan peraturan daerah tersebut adalah ....
A. Undang-Undang
B. Keputusan Presiden
C. Peraturan Pemerintah
D. Surat Keputusan
5. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat
persyaratan teknis seperti sistematika, pemilihan kata, istilah, serta
bahasa hukum. Indikator tersebut menunjukkan bahwa pembentukan
peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas ….
A. kejelasan tujuan
B. kejelasan rumusan
C. organ pembentuk
D. kesesuaian
6. Jika ada keadaan yang dianggap darurat, presiden dapat mengeluarkan
suatu peraturan sebagai payung hukum dalam melaksanakan suatu
kebijakan pemerintah. Payung hukum yang dimaksud adalah ....
Bab 3 | Peraturan di Negaraku 97
