Page 114 - KM PPKN-BS-KLS-VIII_Neat

saluran-saluran lembaga yang tersedia, seperti DPR, DPD, pengadilan,
Mahkamah Konstitusi, dan Ombudsman.
4) Penegakan hukum. Tugas dari penegak hukum dilakukan oleh kepolisian,
hakim, jaksa, dan pengadilan. Namun, penegakan hukum tidak hanya
dilakukan oleh instansi tersebut, tetapi ada juga lembaga pemasyarakatan,
advokat, dan lembaga lain. Penegakan hukum merupakan suatu proses
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menerapkan dan
menjalankan aturan hukum yang berlaku.
5) Sanksi bagi pelanggar peraturan perundang-undangan. Pelanggar
peraturan perundang-undangan akan dikenakan sanksi. Sanksi dapat
berupa denda, pidana, atau sanksi administratif.
Demikianlah implementasi peraturan peraturan perundang-undangan
di Indonesia. Mari kita kaitkan dengan implementasi di lingkungan sekolah.
Sekolah membuat tata tertib dan mengadakan sosialisasi kepada peserta didik
dan orang tua mengenai pentingnya mematuhi peraturan yang ada di sekolah.
Di rumah, orang tua bisa memberikan pengertian kepada anak-anaknya
mengenai peraturan yang berlaku di rumah. Orang tua juga memberikan
teladan dalam mematuhi peraturan yang ada di rumah. Selain itu, masyarakat
juga berperan aktif dalam menjaga keamanan dan kenyamanan anak-anak
supaya tidak terjadi kekerasan atau eksploitasi terhadap anak.

E. Komitmen Penerapan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diperbarui dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang tata
cara penyusunan, pengesahan, pengundangan, dan konsolidasi peraturan
perundang-undangan di Indonesia. Berikut komitmen penerapan tata urutan
peraturan perundang-undangan tersebut.
1) Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara
terkoordinasi dan konsisten dengan mempertimbangkan peraturan
perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya serta memastikan
tidak ada tumpang tindih antarperaturan.
2) Penyusunan RUU harus dilakukan secara terbuka serta partisipatif dengan
melibatkan semua pihak yang berkepentingan seperti masyarakat,
akademisi, serta praktisi.

94 Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIIIIII
/
MP
T
M
k
u
S

as
l
V

s
e
K
t
k
di
P
an
e
P
di
n
a
l
n
u
c
an
i
as