Page 111 - KM PPKN-BS-KLS-VIII_Neat
P. 111
Mengapa Yogyakarta begitu terkenal dengan pariwisatanya? Salah
satunya karena pemerintah provinsi mengeluarkan Perda Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Daerah Provinsi DIY. Tentu bukan karena peraturan itu saja,
tetapi karena didukung oleh masyarakat Yogyakarta dan oleh pihak-pihak
terkait.
Contoh lain adalah Perda Provinsi Maluku Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Perikanan. Maluku merupakan provinsi yang kaya dengan
potensi perikanannya. Penangkapan ikan serta pengelolaan sumber daya laut
lainnya menjadi pemasukan bagi perekonomian masyarakat Maluku.
Perda yang dikeluarkan oleh Pemda DIY Yogyakarta dan Pemda Maluku
merupakan peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan gubernur. Penyusunan
Perda harus berpegang pada aturan serta tidak diperbolehkan bertentangan
dengan peraturan-peraturan yang berada di atasnya.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, proses menyusun
Perda dimulai dengan membuat rancangan yang diajukan oleh DPRD
Provinsi atau gubernur. Jika DPRD Provinsi yang membuatnya, DPRD
Provinsi mengajukan rancangan Perda kepada gubernur secara tertulis atau
sebaliknya. Selanjutnya, kedua belah pihak membahas rancangan tersebut
secara bersama. Ketika telah disetujui, gubernur mengesahkan rancangan
tersebut menjadi Perda Provinsi. Nah, agar kalian mendapatkan gambaran
mengenai terbitnya Perda, coba cermati alur penerbitan Perda di bawah ini.
Alur Penerbitan Sebuah Perda
Perencanaan dan Pengesahan dan
Penyusunan Pembahasan Pengundangan Penyebarluasan PERDA
Identiikasi Membahas draf Raperda yang Pemda wajib
isu, masalah, Raperda dan telah disetujui menyebarluaskan
pembuatan naskah naskah akademis dan disahkan oleh Raperda yang telah
akademis, dan draf melalui rapat kerja, bagian hukum dibentuk, agar
Raperda. hearing publik, diundangkan oleh dapat diketahui
kunjungan kerja, Sekretaris Daerah dan mengikat di
dan sebagainya. setelah ditanda- masyarakat.
tangani oleh Kepala
Daerah.
Gambar 3.10 Alur Penerbitan sebuah Peraturan Daerah (Perda)
Sumber: Pusdiklat Pemda (2019)
Bab 3 | Peraturan di Negaraku 91
