Page 106 - KM PPKN-BS-KLS-VIII_Neat

Selain Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tidak ada lembaga negara di
Indonesia yang bisa membuat Undang-Undang. Hanya saja, selain DPR,
RUU juga bisa diajukan oleh presiden untuk dibahas bersama dengan DPR.
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak bisa membuat undang-undang.
Namun, mereka bisa mengajukan RUU yang berkaitan dengan daerah serta
memberikan pertimbangan kepada DPR terhadap RUU terkait APBN, pajak,
pendidikan, dan agama.
Ketika mengajukan RUU, DPD mengajukannya secara tertulis kepada
DPR. Kemudian DPR membahas RUU tersebut. Bila RUU disetujui, DPR lalu
memproses RUU tersebut bersama dengan pemerintah sampai menjadi
Undang-Undang.

b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Penyusunan Undang-Undang melalui beberapa tahapan mulai dari tahap
perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan.
Karena tahapannya panjang, penyusunan undang-undang secara otomatis
juga membutuhkan waktu yang lama. Padahal, ada situasi mendesak yang
harus diselesaikan, tetapi belum ada aturan hukumnya. Salah satu contohnya
terdapat dalam penanganan meningkatnya tindak kejahatan seksual terhadap
anak-anak.

an
l
an
i
K
k
amp
ak
u
y
an
g
y

amai
d
e

d

eh
ol
an
-
ak
an

Gambar 3.9 Kampanye damai yang dilakukan oleh anak-anak
ak
.

b
ar

G
3
9
am
n
ra
ew
0
(2
2
3
.
s
om
c

a
ty
P
a
d
ra
mb
u
S Sumber: Aditya Pradana Putra/kalteng.antaranews.com (2023))
er:
i
Ad

n
g
ten
l
.
ta
n
a
P

a
u
a
/k
tra
86 Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIII