Page 102 - KM PPKN-BS-KLS-VIII_Neat

Sekarang, buatlah tata urutan peraturan perundang-undangan
di negara kita dengan bagus dan sekreatif mungkin. Tujuan tugas ini
adalah mendapatkan proses transfer pengetahuan yang lebih mendalam.
Dengan membuat sendiri, kalian akan semakin paham dengan tata urutan
peraturan perundang-undangan di negara kita. Selamat berkreasi.

C. Jenis dan Tata Urutan Peraturan Perundang-
undangan

Seperti yang telah sama-sama kita pelajari, tata urutan peraturan perundang-
undangan yang ada di Indonesia didasari oleh Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Jika melihat tata urutan peraturan perundang-undangan dalam bentuk
piramida di atas, UUD NRI Tahun 1945 berada di kotak piramida paling atas.
Oleh karena itu, pembentukan semua aturan hukum yang ada di Indonesia
harus didasarkan pada UUD NRI Tahun 1945.
Berikut ini, kalian akan bersama-sama mempelajari satu per satu tata
urutan peraturan perundang-undangan yang ada di negara kita. Penjelasan
singkat dari masing-masing tata urutan peraturan disajikan di bawah ini.

1. UUD NRI Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
merupakan undang-undang yang disusun oleh para pendiri bangsa melalui
Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK) dan Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tahun 1945.
Setelah reformasi, isi dari UUD NRI Tahun 1945 mengalami perubahan
beberapa kali melalui amendemen di MPR pada tahun 1999, 2000, 2001, dan
2002. Namun, esensi dari isi UUD tersebut tidak diubah sebagai turunan dari
nilai-nilai yang ada di Pancasila. Itu artinya, UUD NRI Tahun 1945 merupakan
perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi rujukan
utama dalam penyusunan perundang-undangan.

82 P e n di di k an P an c as i l a u n t u k S MP / M T s K e l as V
Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIIIIII