Page 105 - KM PPKN-BS-KLS-VIII_Neat

Penyusunan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tersebut didasari oleh
UUD NRI Tahun 1945 di Bab XA mengenai Hak Asasi Manusia. Di Pasal 28 (d)
UUD NRI Tahun 1945 disebutkan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi.”
Sebagaimana telah kita bahas di atas, UUD NRI Tahun 1945 dan Ketetapan
MPR merupakan dasar dari setiap penyusunan undang-undang. Oleh karena
itu, penyusunan undang-undang perlindungan anak di atas didasari juga oleh
UUD NRI Tahun 1945.

Sebelum menjadi Undang-Undang, ternyata terdapat tahapan atau proses
dalam penyusunannya. UU diawali dengan pembuatan Rancangan Undang-
Undang (RUU) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang selanjutnya diajukan
kepada presiden. Tahap berikutnya, presiden menugasi menteri bidang
terkait untuk melakukan pembahasan bersama dengan DPR. Setelah terjadi
kata sepakat antara DPR dan pemerintah yang diwakili oleh menterinya, RUU
tersebut disahkan oleh presiden menjadi Undang-Undang (UU).

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih utuh, kalian bisa mencermati
proses pembentukan RUU menjadi UU seperti di infograis berikut.

Dalam hal RUU
tidak disahkan
dalam waktu
30 hari, RUU
tersebut sah
Mendapat menjadi UU
Dapat DPR persetujuan bersama dan wajib
mengajukan diundangkan
RUU yang
Memegang
sesuai dengan RUU dibahas Presiden
kekuasaan
kewenangannya oleh DPR dan Mengesahkan
membentuk UU Berhak
[Pasal 20 (1)*] Presiden untuk mengajukan UU
mendapat RUU [Pasal 20 (4)*]
Ikut membahas persetujuan
dan memberikan Anggota bersama [Pasal 5 (1)*]
pertimbangan berhak
atas RUU yang mengajukan Tidak mendapat Tidak boleh
sesuai dengan usul RUU persetujuan bersama diajukan
kewenangannya (Pasal 21*) lagi dalam
[Pasal 22D (2)***] persidangan
masa itu

Gambar 3.8 Proses Pembentukan RUU Menjadi UU
Sumber: Sosialisasi MPR (2012)

Bab 3 | Peraturan di Negaraku 85