Page 103 - KM PPKN-BS-KLS-VIII_Neat

Ketika melakukan perubahan UUD NRI Tahun 1945, terdapat beberapa
kesepakatan mendasar yang dipertahankan, antara lain pembukaan UUD
NRI Tahun 1945 tidak dapat diubah; bentuk negara adalah Negara Kesatuan
Republik Indonesia; menegaskan sistem pemerintahan presidensial;
penjelasan hal-hal normatif (hukum) yang akan dimasukkan ke dalam pasal-
pasal; serta melakukan perubahan dengan cara adendum yang artinya
melakukan penambahan pasal tanpa menghilangkan pasal sebelumnya.
Adapun bab-bab yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 antara lain Bentuk
dan Kedaulatan; Majelis Permusyawaratan Rakyat; Kekuasaan Pemerintahan
Negara; Kementerian Negara; Pemerintah Daerah; Dewan Perwakilan Rakyat;
Dewan Perwakilan Daerah; Pemilihan Umum; Hal Keuangan; Badan Pemeriksa
Keuangan; serta Kekuasaan Kehakiman.

Terdapat juga bab-bab dalam UUD NRI Tahun 1945 yang mengatur Wilayah
Negara; Warga Negara dan Penduduk; Hak Asasi Manusia; Agama; Pertahanan
dan Keamanan Negara; Pendidikan dan Kebudayaan; Perekonomian Nasional
dan Kesejahteraan Sosial; Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara; Lagu
Kebangsaan; serta Perubahan Undang-Undang Dasar.

2. Ketetapan MPR (TAP MPR)

Selain UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan MPR juga memiliki kedudukan
mendasar dalam sistem hukum di Indonesia. MPR merupakan perwakilan
rakyat. Aturan yang dikeluarkan oleh MPR yang disebut dengan Ketetapan
MPR (TAP MPR) merupakan aturan hukum kedua setelah UUD NRI Tahun 1945.

Ketetapan MPR yang masih berlaku adalah ketetapan MPR yang dibuat
oleh MPR maupun oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).
Hal itu ditegaskan dalam UU No. 15/2019 tentang perubahan atas Undang-
Undang No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Di antara TAP MPR yang sampai saat ini berlaku antara lain ketetapan MPR No.
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme.

Bab 3 | Peraturan di Negaraku 83