Page 101 - KM PPKN-BS-KLS-VIII_Neat

4) Dapat dilaksanakan
Peraturan pembuatan undang-undang harus memperhatikan efektivitas-
nya di masyarakat secara ilosois, sosiologis, dan yuridis.
5) Kedayagunaan dan kehasilgunaan

Peraturan perundang-undangan dibuat karena dibutuhkan serta ber-
manfaat untuk mengatur warga.

6) Kejelasan rumusan
Peraturan perundang-undangan harus mempunyai persyaratan teknis
seperti sistematika, pemilihan kata, istilah, dan bahasa hukum.

7) Keterbukaan
Transparan di setiap tahapan mulai dari tahap perencanaan, penyusunan,
pembahasan, pengesahan/penetapan, hingga tahap pengundangan.

Demikian asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ada di
Indonesia. Selain itu, dengan memahami tata urutan peraturan perundang-
undangan dan asas-asas yang berlaku, diharapkan tidak ada aturan yang
tumpang tindih antara satu aturan dengan yang lainnya. Sekarang, kalian
sudah semakin paham tentang asas dan tata urutan peraturan perundang-
undangan yang ada di negara kita, bukan?

Ayo, Berkreasi

Coba kalian buat ulang piramida tata urutan
peraturan perundang-undangan di atas agar
kalian lebih memahaminya. Kalian dapat
menggambar atau mempresentasikannya dalam
bentuk lain.

Sebagai contoh, lihatlah yang dilakukan
oleh mahasiswa dari Jurusan Pendidikan
Kewarganegaraan dan Hukum (PKnH), Fakultas
Gambar 3.7 Piramida
Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta di
Tata Urutan Peraturan
samping. Perundang-undangan
(Pita Pedang)
Sumber: Fishipol Universitas Negeri
Yogyakarta (2019)

Bab 3 | Peraturan di Negaraku 81