Page 100 - KM PPKN-BS-KLS-VIII_Neat

UUD
NRI
Tahun 1945
Ketetapan MPR
(Tap MPR)

Undang-Undang (UU)/
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang (Perppu)

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Presiden (Perpres)

Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi)

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota)

Gambar 3.6 Piramida Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Sumber: Diilustrasikan ulang dari Maria Farida Indrati S./Pusdik.MKRI (2021)

Setelah melihat piramida tersebut, apakah kalian semakin paham dengan
tata urutan peraturan perundang-undangan di negara kita? Semoga kalian
semakin paham, ya. Jika belum, cermati kembali piramida tersebut.
Penyusunan peraturan perundang-undangan, baik di pemerintah pusat
maupun di daerah harus memenuhi beberapa asas sebagaimana terdapat
dalam Pasal 5 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut.

1) Kejelasan tujuan
Setiap peraturan perundang-undangan harus memiliki tujuan yang ingin
dicapai.

2) Kelembagaan atau organ pembentuk
Peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau
pejabat yang berwenang. Peraturan tersebut dapat dibatalkan apabila
dibuat bukan oleh lembaga yang berwenang.

3) Kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan
Pembuatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi
muatan agar tepat sesuai dengan jenis dan hierarkinya.

80 Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIIIIII
M
MP
/
as
l
V

e
s
T
K

an
k
P
c
an
e
P
n
di
di
as
u
t
k
S

l
i
a
n
u