Page 98 - KM PPKN-BS-KLS-VIII_Neat
P. 98

Dengan adanya aturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu
            akan mempermudah      setiap  warga negara dalam  bertindak. Oleh  sebab  itu,
            setiap aktivitas warga negara telah diatur dengan batasan-batasan yang jelas:
            mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak.
                Indonesia memiliki wilayah yang luas dan keberagaman yang luar biasa.
            Suku, ras, adat, bahasa, agama, serta budayanya beragam. Dari keberagaman
            itu, harus  ada suatu  aturan yang  disepakati  bersama dan bersifat  mengikat
            agar semuanya dapat berjalan dengan baik dan penuh keharmonisan. Aturan
            tersebut dimulai dari lingkup yang paling kecil seperti RT/RW, desa/kelurahan,
            kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, hingga negara.

                    Pada bagian di   bawah   ini, kalian akan mempelajari   pengertian
            tata  urutan   peraturan   perundang-undangan,    jenis  dan  tata  urutan
            peraturan   perundang-undangan,     implementasi   peraturan   perundang-
            undangan di   Indonesia, dan komitmen penerapan tata urutan peraturan
            perundang-undangan di    Indonesia. Apakah  kalian semua sudah  siap  untuk
            mempelajarinya? Mari kita pelajari satu persatu secara bersama-sama, ya!


            B.  Pengertian Tata Urutan Perundang-undangan

            Pada bab  sebelumnya, kalian sudah   mempelajari  aturan dan norma dalam
            bernegara. Kalian juga sudah  bersama-sama mempelajari    aturan atau  tata
            tertib yang ada di keluarga, sekolah, dan masyarakat.

                Kali ini, kita pelajari tata urutan yang ada di negara kita, ya. Bicara soal
            tata urutan perundang-undangan, pada dasarnya terdapat      “dua golongan
            aturan”, yakni yang bersifat superior (lebih tinggi) dan yang bersifat inferior
            (lebih  rendah). Aturan yang  lebih  rendah  harus  sesuai  dengan aturan yang
            lebih tinggi.

                  Negara Indonesia merupakan negara hukum. Segala sesuatunya
            memiliki  aturan. Sebagaimana terdapat  di  Pasal  1  ayat  (3)  dalam  UUD NRI
            Tahun 1945, disebutkan, "Indonesia adalah  negara hukum.”  Artinya, negara
            Indonesia mengedepankan hukum dalam menjalankan setiap lini kehidupan
            bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.









            78    P e n di di k an  P an c as i l a  u n t u k   S MP / M T s   K e l as   V
                  Pendidikan  Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIIIIII
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103