Page 99 - KM PPKN-BS-KLS-VIII_Neat

Peraturan perundang-undangan di Indonesia dibuat dengan berurutan.
Adanya urutan peraturan perundang-undangan berarti setiap peraturan
perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya.
Semua peraturan dan perundang-undangan dibuat secara berjenjang atau
berurutan (hierarkis) sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sistem
hukum yang berlaku di Indonesia. Penataan undang-undang dan peraturan
disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

Tata urutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan meliputi

a) UUD NRI Tahun 1945;
b) Ketetapan MPR (Tap MPR);
c) Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu);

d) Peraturan Pemerintah (PP);
e) Peraturan Presiden (Perpres);
f) Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi); dan

g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Perda Kabupaten/Kota).
Untuk mempermudah kalian dalam memahaminya, tata urutan tersebut
digambarkan dengan piramida tata urutan perundang-undangan. Berdasarkan
piramida tersebut, UUD NRI Tahun 1945 merupakan piramida di bagian
paling atas. Selanjutnya, terdapat undang-undang, peraturan pemerintah,
dan peraturan presiden di bagian bawahnya. Peraturan daerah provinsi serta
peraturan daerah kabupaten/kota berada di piramida paling bawah.

Piramida tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di
Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan
disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Nomor 2019 dan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2022. Adapun piramida tata urutan peraturan
perundang-undangan tersebut dapat dilihat gambar berikut.

Bab 3 | Peraturan di Negaraku 79