Page 107 - KM PPKN-BS-KLS-VIII_Neat
P. 107
Kekerasan seksual terhadap anak yang mengancam dan membahayakan
jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta
mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban
masyarakat banyak terjadi. Oleh karena itu, pemerintah pada tahun 2016
telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
(Perppu) No. 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23/2002 tentang
Perlindungan Anak.
Perppu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh
Presiden dalam keadaan yang memaksa. Kondisi memaksa merupakan keadaan
yang dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu
kebijakan pemerintah. Kedudukan Perppu setara dengan Undang-Undang dan
memiliki muatan materi yang sama dengan UU.
Dalam UUD NRI Tahun 1945, ketentuan menyangkut Perppu dimuat pada
Pasal 11. Tiga ayat di pasal tersebut menyebutkan bahwa
a) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan
peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang;
b) Peraturan Pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) dalam persidangan yang berikut; dan
c) jika tidak mendapat persetujuan, maka Peraturan Pemerintah itu harus
dicabut.
Atas dasar itu, pemerintah mengeluarkan Perppu, salah satunya yaitu
Perppu Nomor 1/2016 tentang Perlindungan Anak. Tidak hanya itu, pemerintah
juga telah mengeluarkan beberapa Perppu lain. Perppu juga bisa digunakan
oleh pemerintah untuk menangani berbagai situasi darurat yang memerlukan
penanganan segera, seperti penanganan pandemi Covid-19 tahun 2020 yang lalu.
Ayo, Berdiskusi
Coba kalian cari dan cermati Perppu Nomor 1/2016 tentang Perlindungan
Anak. Menurut kalian, apakah Perppu tersebut sudah bisa menjawab
masalah tindak kejahatan seksual terhadap anak? Coba buat kelompok
dan diskusikan. Setelah itu, presentasikan di depan kelas.
Bab 3 | Peraturan di Negaraku 87
