Page 109 - KM PPKN-BS-KLS-VIII_Neat
P. 109
pemerintah tersebut. Ketiga, tahap penetapan dan pengundangan PP oleh
Presiden.
Salah satu contohnya yaitu PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register
Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya. Peraturan ini diterbitkan sebagai
pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
Hadirnya PP ini diharapkan bisa segera berdampak pada upaya pengelolaan
dan pelestarian cagar budaya di Indonesia.
b. Peraturan Presiden (Perpres)
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang diperbarui dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, proses
penyusunan Perpres mengikuti beberapa tahapan. Tahap pertama adalah
penyusunan rancangan Perpres melalui pembentukan panitia antarlembaga,
baik kementerian maupun bukan kementerian terkait. Selanjutnya adalah
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan
Peraturan Presiden yang dikoordinasikan oleh menteri di bidang hukum.
Bersama dengan Perpres, terdapat juga Keputusan Presiden (Keppres)
yang juga dibuat oleh Presiden. Pemberlakuan Keppres adalah untuk subjek
(khusus) yang diterangkan pada Keppres tersebut saja, sedangkan Perpres
adalah untuk semua orang (umum).
Peraturan Presiden (Perpres) adalah peraturan yang diterbitkan
oleh Presiden sebagai bagian dari kewenangannya dalam menjalankan
pemerintahan. Perpres bertujuan untuk mengatur hal-hal tertentu yang lebih
rinci, seperti pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam keputusan-
keputusan Presiden sebelumnya. Perpres berfungsi sebagai aturan hukum
yang memberikan petunjuk dalam tindakan administratif, mengatur struktur
pemerintahan, dan mengatur prosedur tertentu dalam pelaksanaan kebijakan
pemerintah.
Di sisi lain, Keputusan Presiden (Keppres) merupakan keputusan yang
diambil oleh Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala
negara dan kepala pemerintahan. Keppres berlaku sebagai instrumen hukum
yang mengatur kebijakan nasional dan dapat mencakup berbagai aspek,
seperti pengangkatan pejabat, penetapan kebijakan ekonomi, pengaturan
keamanan, dan perubahan struktur pemerintahan.
Bab 3 | Peraturan di Negaraku 89
