Page 108 - KM PPKN-BS-KLS-VIII_Neat

4. Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres)

Kalian masih ingat dengan piramida tata urutan perundang-undangan yang
pernah dibuat? Coba amati lagi piramida tersebut. Pada piramida tata urutan
peraturan perundang-undangan tersebut, UUD NRI Tahun 1945 menempati
bagian yang paling atas, sedangkan seluruh Undang-Undang serta Perppu
menempati bagian-bagian yang ada di bawahnya. UUD NRI Tahun 1945 serta
seluruh UU yang ada tersebut masih harus dilengkapi dengan bagian dari
piramida-piramida yang lain, yakni Peraturan Pemerintah (PP) serta Peraturan
Presiden (Perpres).

Fungsi PP adalah menjelaskan aturan secara rinci dari hal-hal yang
telah diatur dalam Undang-Undang. Ibaratnya, PP seperti buku panduan dari
penggunaan produk elektronik. Secara umum, pasti sudah ada keterangan
tentang produk tersebut, tetapi masih diperlukan petunjuk teknis yang lebih
rinci. Tujuannya untuk mempermudah kita dalam menggunakan produk
tersebut. PP hanya akan dikeluarkan jika sudah ada Undang-Undangnya.
Tujuannya adalah untuk memaksimalkan suatu Undang-Undang yang sudah
ada. Adanya PP akan membuat pelaksanaan Undang-Undang menjadi lebih
lengkap.

Peraturan Presiden (Perpres) bisa dikeluarkan dengan tidak berkaitan
dengan apa pun untuk melaksanakan Undang-Undang yang ada, tetapi bisa
dikeluarkan dari kewenangan yang dimiliki oleh presiden dalam rangka
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1
Nomor 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa
Peraturan Presiden (Perpres) adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-
undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan
pemerintahan.

a. Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Pemerintah (PP) merupakan peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana
ditetapkan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2). Terdapat tiga tahap
untuk pembuatan PP. Pertama, tahap perencanaan rancangan PP yang
disiapkan kementerian atau lembaga pemerintah lain sesuai bidang terkait.
Kedua, tahap penyusunan oleh panitia antarkementerian atau lembaga

88 P e n di di k an P an c as i l a u n t u k S MP / M T s K e l as V
Pendidikan Pancasila untuk SMP/MTs Kelas VIIIIII