Page 113 - KM PPKN-BS-KLS-VIII_Neat
P. 113

pengamatan kalian, apakah    perda yang  kalian jadikan bahan diskusi
                 tersebut  sudah  efektif? Setelah  selesai  diskusi, presentasikan di  depan
                 kelas, ya!



               D.  Implementasi Peraturan Perundang-undangan

               Kalian sudah  belajar  mengenai  tata urutan peraturan perundang-undangan
               yang ada di negeri kita. Harapannya, ketika membaca bagian ini, kalian sudah
               paham   mengenai  tata urutan peraturan perundangan. Jika belum    paham,
               coba kalian baca kembali  tulisan di  atas  dan cermati  piramida tata urutan
               peraturan perundang-undangan yang telah kalian buat.

                   Kalian perlu  tahu  bahwa hierarki  peraturan perundang-undangan di
               tanah air memiliki prinsip, yaitu undang-undang yang ada di tingkat bawah
               tidak diperbolehkan bertentangan dengan aturan yang ada di atasnya. Sebagai
               contoh, tidak boleh  ada peraturan di  tingkat  kabupaten yang  bertentangan
               dengan peraturan di tingkat provinsi.

                   Bagaimana implementasi dari peraturan perundang-undangan tersebut?
               Implementasi   dilakukan melalui  beberapa tahapan dan dilakukan oleh
               lembaga yang bertanggung jawab. Nah, di bawah ini merupakan tahapan serta
               lembaga-lembaga yang turut serta dalam implementasi peraturan perundang-
               undangan di tanah air.
               1)  Pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari beberapa
                   tahapan, mulai dari inisiasi ide, perancangan RUU, pembahasan di DPR,
                   pengesahan, hingga pengundangan oleh presiden.

               2)  Pelaksanaan    peraturan   perundang-undangan.     Setelah   peraturan
                   perundang-undangan disahkan dan diundangkan, tahap          berikutnya
                   adalah  pelaksanaan dari  peraturan tersebut. Pelaksanaan UU   tersebut
                   dilakukan oleh  pemerintah  serta lembaga-lembaga yang   ditunjuk guna
                   melaksanakan tugas dari UU tersebut.
               3)  Pengawasan pelaksanaan perundang-undangan. Fungsi         pengawasan
                   terhadap pelaksanaan undang-undang ada di DPR dan DPD melalui fungsi
                   pengawasan yang    dimiliki  masing-masing  terhadap  pemerintah  yang
                   melaksanakan  peraturan perundang-undangan. Selain itu, diperlukan
                   peran aktif  dari  masyarakat untuk melakukan pengawasan melalui





                                                              Bab 3 | Peraturan di Negaraku  93
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118