Page 13 - Kevin Daniel_1800451_Bahan Ajar
P. 13

4. Perundingan Renville

                               Ketika  Perundingan  Linggarjati  yang  telah  di  sepakati,  justru  Belanda  di

                        kemudian hari mengingkarinya.  Peristiwa Agresi Militer Belanda I pada 21 Juli 1947
                        sontak mengejutkan dunia, pada tanggal 30 Juli 1947 pemerintah India dan Australia

                        mengajukan permintaan resmi agar masalah Indonesia segera dimasukkan dalam daftar
                        acara Dewan Keamanan. Permintaan itu diterima dengan baik dan pada tanggal 31 Juli

                        1947 dimasukkan sebagai acara pembicaraan  Dewan Keamanan. Tanggal  1 Agustus

                        1947, Dewan Keamanan memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak,
                        yang dimulai pada tanggal 4 Agustus 1947.


                               Dewan  Keamanan  yang  memperdebatkan  masalah  Indonesia  akhirnya

                        menyetujui usulan Amerika Serikat bahwa untuk mengawasi penghentian permusuhan
                        ini harus dibentuk sebuah komisi  jasa-jasa  baik. Indonesia dan Belanda dipersilakan

                        masing-masing  memilih  satu negara  yang dipercaya  untuk mengawasi  penghentian
                        tembak-menembak. Dua negara yang terpilih oleh Indonesia dan Belanda dipersilakan

                        memilih  satu  negara  untuk  ikut  serta  sebagai  anggota  komisi,  sedangkan  Belanda

                        memilih Belgia, dan kedua negara yang terpilih ini memilih Amerika Serikat. Australia
                        diwakili oleh Richard Kirby, Belgia  oleh Paul van Zeeland,  dan Amerika Serikat

                        oleh Dr. Frank Graham. Komisi PBB ini di Indonesia dikenal sebagai Komisi Tiga
                        Negara (KTN). Dalam masalah militer, KTN mengambil inisiatif, tetapi dalam masalah

                        politik hanya memberikan  saran dan usul,  tidak mempunyai  hak untuk memutuskan
                        persoalan politik. KTN mulai bekerja di Indonesia pada bulan Oktober 1947.























                         Richard Kirby dari Australia   Paul van Zeeland dari Belgia   Dr. Frank Graham dari
                                                                                        Amerika Serikat


                               Setelah  KTN mengadakan pembicaraan  dengan kedua pemerintah,  akhirnya

                        disepakati untuk kembali ke meja perundingan. Belanda mengajukan di Jakarta sebagai

                        tempat berunding, tetapi ditolak oleh pihak republik. Republik menganggap bahwa di
                        Jakarta tidak ada kebebasan untuk menyatakan pendapat dan tidak ada jawatan RI yang

                        aktif,  sebagai  agresi  militer.  Republik  menginginkan  perundingan  diselenggarakan
                        pada suatu tempat di luar daerah pendudukan Belanda. KTN mengambil jalan tengah

                        dan mengusulkan agar kedua belah pihak menerima tempat perundingan di atas sebuah

                        kapal Amerika Serikat yang disediakan atas perantaraan KTN.


                        11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16