Page 35 - E-modul Konsep Dasar PKn SD

tidak hanya soal pemerintahan dari rakyat, tetapi juga mengandung nilai-nilai

keadaban, tanggung jawab, dan perlindungan hak-hak warga negara.

B. Sejarah Perkembangan Demokrasi

Perkembangan demokrasi di Indonesia pasca kemerdekaan mengalami pasang-
surut (fluktuasi) dari masa kemerdekaan sampai saat ini, masalah pokok yang dihadapi

ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan

berbangsa dan bernegara seperti dalam bidang politik, ekonomi, hukum dan sosial
budaya. Sebagai tatanan kehidupan, demokratis secara empiris terkait dengan

persoalan pada hubungan antar negara atau pemerintah dengan rakyat, atau sebaliknya
hubungan rakyat dengan negara atau pemerintah dalam posisi keseimbangan

(aquilibrium potition) dan saling melakukan pengawasan (check and balance).

Perkembangan demokrasi di Indonesia dilihat dari segi waktu dibagi dalam empat
periode, yaitu demokrasi parlementer periode 1945-1959, demokrasi terpimpin

periode 1959-1965, demokrasi pancasila periode 1965-1998, dan demokrasi periode

reformasi (1998-sekarang).

C. Prinsip-Prinsip Demokrasi
Demokrasi yang ada di Indonesia merupakan demokrasi yang berlandaskan

pancasila. Demokrasi pancasila memiliki makna mengenai kekuasaan tertinggi pada

suatu negara berada pada rakyatnya yang berlandaskan pada nilai-nilai pancasila.
Tanpa adanya demokrasi di suatu negara, akan mengakibatkan rakyatnya mengalami

kesusahan dan akan membuat negara tersebut mengalami kekacauan (Wicaksono et al.,

2024). Demokrasi pancasila memiliki prinsip-prinsip berikut: 1) persamaan bagi
seluruh rakyat Indonesia, 2) keseimbangan antara hak dan kewajiban, 3) pelaksanaan

kebebasan, 4) mewujudkan rasa keadilan sosial, 5) pengambilan keputusan melalui

musyawarah, 6) mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, dan 7)
menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

Ketika kita membahas implementasinnya, kita secara otomatis akan

memperhatikan atau menyoroti fenomena-fenomena yang ada dan terlihat di lapangan.
Kondisi nyata dari suatu prinsip atau kebijakan akan memberikan gambaran apakah

prinsip-prinsip tersebut sudah diterapkan dengan baik sesuai dengan yang seharusnya,
ataukah hanya sekadar retorika (Darmawan Harefa & Fatolosa Hulu, 2020). Syarat-

BAB 4 DEMOKRASI | 29