Page 30 - E-modul Konsep Dasar PKn SD

(HAM), dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), desentralisasi

dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah (otonomi daerah), mewujudkan
kebebasan pers, dan mewujudkan kehidupan demokrasi.

Ketika arus reformasi mulai bergulir sekitar tahun 1998, muncul keinginan

rakyat, terutama dari para akademisi dan tokoh-tokoh negara yang menghendaki
perubahan Konstitusi Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Pada saat

Sidang Umum MPR 1999 yang dipimpin oleh Prof. Dr. H. Amien Rais, sebagai

lembaga yang berhak merubah UUD 1945, mulai mengamandemen pasal-pasal yang
dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan demokratisasi ketatanegaraan

Republik Indonesia. Perubahan bertahap terhadap UUD 1945 dimulai sejak
Oktober 1999 hingga tahun 2002. Dalam melakukan perubahan terhadap UUD

1945, Panitia Ad Hoc (PAH) I MPR menyusun kesepakatan dasar berkaitan dengan

perubahan UUD 1945.

3) Tujuan Amandemen UUD 1945

Adapun tujuan dari amandemen adalah:
a) Untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan Negara agar dapat lebih

mantap dan mencapai tujuan nasional serta menyempurnakan aturan dasar
mengenai jaminan dan pelaksanaan kekuatan rakyat.

b) Memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham

demokrasi.
c) Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak agar

sesuai dengan perkembangan HAM dan peradaban umat manusia yang menjadi

syarat negara hukum.
d) Melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara yang sangat penting

bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi.

e) Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan bernegara dan berbangsa
sesuai dengan perkembangan aspirasi kebutuhan dan kepentingan bangsa dan

negara Indonesia sekaligus mengakomodasi kecenderungannya untuk kurun

waktu yang akan datang.
f) Menghindari terjadinya pembaharuan hukum atau reformasi hukum dan

memperbaiki bagian yang kurang.

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 24