Page 28 - E-modul Konsep Dasar PKn SD
P. 28

kesempatan  kepada  pemerintahan  supaya  dapat  menjalankan  tugasnya

                         dengan benar.
                      2)  Konstitusi Tidak tertulis

                         Kekurangan-kekurangan  yang  melekat  dalam  konstitusi  tertulis,  perlulah

                         segera ditutupi melalui hukum dasar tidak tertulis. Hukum dasar tidak tertulis
                         hanya  mungkin  diterima  rakyat  dengan  penuh  kesadaran  manakala

                         kelemahan suatu konstitusi jelas terlihat.


                   b)  Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Kaku

                      1)  Konstitusi Fleksibel
                         Konstitusi  disebut  fleksibel  bila  tata  cara  atau  mekanisme  dalam

                         melangsungkan  perubahan  konstitusi  sangat  mudah.  Bahkan  saking

                         mudahnya, perubahan konstitusi cukup dijalankan dengan sebuah instrumen
                         hukum  yang  berbentuk  undang-undang.  Efek  negatif  yang  melekat  pada

                         konstitusi  fleksibel  adalah  terperosoknya  wibawa  konstitusi  dalam

                         pandangan masyarakat negara tersebut.
                      2)  Konstitusi Kaku (rigid)

                         Konstitusi  kaku  (rigid),  merupakan  konstitusi  yang  dalam  melakukan
                         perubahan  diperlukan  prosedur  yang  tidak  mudah  atau  berbelit-belit.

                         Prosedur  perubahan  konstitusi  memerlukan  tambahan  persyaratan  khusus,

                         sehingga  memperkecil  kemungkinan  diubahnya  suatu  konstitusi.  Misalnya
                         saja perubahan konstitusi harus melibatkan sidang gabungan (joint session)



                   c)  Konstitusi Formil dan Materiil
                       Sifat dari konstitusi formil dan materiil ini sering diidentikkan dengan Undang-

                   Undang  Dasar.  Kesalahan  ini  disebabkan  antara  lain  pengaruh  paham  kodifikasi

                   yang menghendaki semua aturan hukum dibuat dalam bentuk yang tertulis dengan
                   maksud  untuk  mencapai  kesatuan  hukum,  kesederhanaan  hukum,  dan  kepastian

                   hukum.  Sifat  yang  materiil,  dilihat  dari  segi  isinya  berisikan  hal-hal  yang  bersifat

                   dasar pokok bagi rakyat dan negara. Artinya konstitusi tersebut memiliki substansi
                   yang  penting,  terpilih,  dan  mendasar  untuk  mengatur  jalannya  negara  sehingga

                   kehidupan antara rakyat dan negara dapat berjalan dengan stabil.





                                                                             BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 22
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33