Page 31 - E-modul Konsep Dasar PKn SD
P. 31

Untuk mempelajari materi
                               Konstitusi Negara  yang lebih
                                lengkap lagi. Scan QR code di
                                         samping:






                             RANGKUMAN


                       Konstitusi  adalah  hukum  dasar  yang  menjadi  landasan  bagi  penyelenggaraan

               negara.  Dalam  arti  luas,  konstitusi  mencakup  seluruh  peraturan  dasar  mengenai

               organisasi negara, prinsip-prinsip dasar, dan sistem pemerintahan. Dalam arti sempit,
               konstitusi biasanya mengacu pada dokumen tertulis seperti undang-undang dasar yang

               mengatur kekuasaan lembaga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi
               memiliki  beberapa  tujuan  penting,  yaitu  menjaga  kestabilan  dan  keadilan  dalam

               pemerintahan,  melindungi  hak-hak  warga  negara  dari  penyalahgunaan  kekuasaan,

               mengatur  pembagian  kekuasaan  antara  lembaga-lembaga  negara,  menetapkan
               prosedur perubahan hukum dan kebijakan negara, memberikan kerangka hukum bagi

               interaksi  antara  negara  dan  rakyatnya.  Adapun  konsitusi  yang  pernah  berlaku  di

               indonesia yaitu, UUD 1945 (sebelum perubahan), Konstitusi RIS, UUDS 1950 dan UUD
               1945 (Hasil Amandemen). Amandemen UUD 1945 terjadi sebanyak 4 kali perubahan

               mulai  dari  tahun  1999-2002  yang  telah  mengalami  berbagai  perubahan  signifikan

               untuk menyesuaikan dengan perkembangan politik dan tuntutan reformasi.Konstitusi
               memiliki beberapa sifat yaitu: Tertulis dan tidak tertulis, fleksibel dan kaku, formil dan

               materiil.



                         LATIHAN


                  1. Seperti yang kita ketahui fungsi UUD adalah sebagai dasar hukum. Bagaimana

                      tanggapan  Anda  terhadap  kenyataan  bahwa  praktik  hukum  di  Indonesia
                      sering  kali  tidak  sesuai  dengan  UUD  1945,  terutama  terkait  penguasa  yang
                      tampaknya bebas dari hukuman?
                  2. Bagaiman hubungan antara konstitusi dan penjaminan HAM di Indonesia?





                                                                             BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 25
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36