Page 47 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

melekat pada diri manusia sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota

masyarakat, anggota suatu bangsa, dan anggota masyarakat bangsa-bangsa.
6. Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai hak asasi yang harus

dihormati dan ditaati oleh setiap orang atau warga negara.

7. Bangsa dan negara Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-bangsa
mempunyai tanggung jawab dan kewajiban menghormati ketentuan Deklarasi

Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang terkait,

sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila (Willius Kogoya, 2013).

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia di
Indonesia sudah dijamin oleh negara, tetapi pelaksanaannya masih sering menghadapi

tantangan. Dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban terdapat tiga hal penting

yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hak asasi manusia (HAM).

RANGKUMAN

Warga negara adalah individu yang diakui secara resmi oleh suatu negara melalui

aturan hukum yang berlaku, dengan hak dan kewajiban yang saling mengikat. Terdapat
dua asas utama yang digunakan, yaitu asas Ius Sanguinis yang menentukan status

perbedaan seseorang berdasarkan keturunan atau garis darah dan asas Ius Soli yang

menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Status
warga negara dalam negara terbagi menjadi kewarganegaraan tunggal, dua

kewarganegaraan, lebih dari dua kewarganegaraan, dan tidak memiliki

kewarganegaraan. Ketika seseorang ingin memperoleh atau melepas kewarganegaraan,
maka harus melalui beberapa syarat yang sudah ditetapkan.

Mengenai fungsi dan kedudukan pemerintah negara Indonesia merupakan langkah

awal yang penting untuk memahami peran pemerintah dalam sistem kenegaraan.
Fungsi pemerintah meliputi penyediaan pelayanan publik yang penting untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menetapkan aturan dan kebijakan,
bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan yang

dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan kedudukan

BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 38