Page 42 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

memeluk agama yang diyakininya.

d. Pasal 30, bahwa setiap warga negara berhak atas pertahanan dan keamanan
hidup.

e. Pasal 31, bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan

yang layak.
f. Pasal 32, bahwa setiap warga negara berhak atas kebudayaan nasional dan

pengembangan nilai kebudayaan nasiomal sebagai kekayaan nasional.

g. Pasal 33, bahwa setiap warga negara berhak atas demokrasi ekonomi untuk
sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

h. Pasal 34, bahwa setiap warga negara memiliki hak jaminan sosial oleh
negara. berhak untuk dibebaskan oleh pemerintah Indonesia jika menjadi

tawanan atau sandera, berhak memiliki kebebasan dalam menentukan

pilihan suara dalam pemilihan umum, dan berhak mendapat akses teknologi
yang sama, misalnya pendistribusian jaringan internet dan listrik.

2. Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945
Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan karena itu adalah tanggung

jawab kita. Jika tidak, hukuman atau konsekuensi akan diterapkan (Farahdiba et
al., 2021). Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan atau

dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Setiap orang memiliki kewajiban

tergantung pada situasi dan kemampuan mereka. Misalnya dalam kehidupan
seorang siswa, siswa berkewajiban untuk sekolah dan mengerjakan tugas serta

mematuhi peraturan yang ada di sekolah yang berlaku. Ada penjelasan tentang

arti atau pentingnya kewajiban menurut Tonegoro, “Kewajiban adalah
memberikan sesuatu yang seharusnya ditinggalkan atau diberikan oleh suatu

pihak tertentu, dan pada prinsipnya tidak dapat digantikan oleh pihak lain yang

dapat dipaksakan oleh pihak-pihak tersebut untuk menggugat.”
Menurut kutipan tersebut, kewajiban adalah bahwa setiap individu sebagai

warga negara harus memenuhi untuk mencapai hak-hak yang diperoleh dengan

baik baginya sebagai warga negara. Ini sangat penting bagi hak atas kebebasan
berekspresi. Sebab, selain hak untuk berekspresi, semua warga negara juga

harus memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan pendapat secara wajar

BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 33