Page 41 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN
P. 41
Presiden, hubungan dengan DPR untuk pengawasan dan legislatif, dukungan terhadap
lembaga yudikatif, penerapan otonomi daerah, dan kedudukan pemerintah dalam
sistem presindensial.
E. Hak dan Kewajiban Warga Negara Menurut UUD 1945
1. Hak Warga Negara Menurut UUD 1945
Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya
kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang
lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak.Dalam hal
kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan
penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain
sebagainya (Nafilah, 2020).
Hak adalah hal-hal yang harus diterima orang secara langsung atau tidak
langsung. Dimulai hak-hak yang paling dasar, seperti hak untuk hidup layak, hak
untuk memilih keyakinannya, hak untuk menentukan nasibnya. Semua warga
negara dapat menggunakan haknya jika dia terlebih dahulu memenuhi
kewajibannya sebanyak mungkin. Konsep hak juga dikemukakan atau
dijelaskan menurut pendapat beberapa pakar ahli. Menurut Srijanti, “hak adalah
unsur normatif yang memandu tindakan, melindungi kebebasan, dan menjamin
kesempatan bagi orang untuk mempertahankan martabat dan nilai”. Menurut
pandangan Notonegoro tentang hak adalah “oleh pihak tertentu. Hak untuk
menerima atau melakukan sesuatu yang harus diterima atau dilaksanakan dan
pada prinsipnya tidak dapat dilakukan oleh pihak lain yang mungkin terpaksa
melakukannya” (Haifarashin et al., 2021).
Hak yang dimiliki warga negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang
Dasar yang diantaranya diatur dalam pasal:
a. Pasal 27 ayat 2, bahwa mengenai setiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan pasal 27 ayat 3 yaitu
setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara.
b. Pasal 28 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) mengenai setiap warga negara berhak
mendapat perlindungan Hak Asasi Manusia.
c. Pasal 29 ayat 2, bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk
BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 32