Page 38 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

Gambar 2.3. Pelantikan Presiden RI dan Seluruh Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029
Sumber: https://www.instagram.com/p/DBYjiR6yZ4-/?igsh=ZHJjaHFyOW4yeG5n

Kedudukan pemerintah negara Indonesia merupakan bagian integral dari sistem
ketatanegaraan yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Pemerintah,

yang dalam hal ini mengacu pada eksekutif yang dipimpin oleh Presiden, memegang

peranan penting dalam pelaksanaan kekuasaan negara, pengambilan keputusan
kebijakan publik, serta pengelolaan berbagai aspek kehidupan nasional. Kedudukan

pemerintah ini mencakup fungsi eksekutif, hubungan dengan lembaga legislatif dan

yudikatif, serta implementasinya dalam konteks otonomi daerah dan sistem
presidensial. Berikut adalah analisis mendalam mengenai kedudukan pemerintah

Indonesia:
a. Kedudukan Pemerintah sebagai Pelaksana Kekuasaan Eksekutif

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, pemerintah berfungsi sebagai pelaksana

kekuasaan eksekutif. Berdasarkan UUD 1945, Presiden Republik Indonesia
memegang posisi tertinggi dalam cabang eksekutif. Presiden berfungsi ganda

sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Sebagai Kepala Negara, Presiden

mewakili negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri, menjalankan fungsi
simbolis dan seremonial, serta menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Sebagai

Kepala Pemerintahan, Presiden bertanggung jawab atas seluruh jalannya roda
pemerintahan, mulai dari pengambilan keputusan kebijakan hingga pelaksanaan

program-program nasional. Kedudukan Presiden sebagai pemegang kekuasaan

eksekutif memberikan wewenang untuk mengatur, mengelola, dan memimpin
jalannya pemerintahan sehari-hari. Hal ini termasuk hak prerogatif Presiden untuk

mengangkat dan memberhentikan para menteri yang merupakan pembantu

Presiden dalam menjalankan fungsi eksekutif. Menteri-menteri ini membawahi

BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 29