Page 40 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN

kebijakan-kebijakan yang memastikan bahwa sistem peradilan memiliki sumber

daya yang cukup, bebas dari korupsi, dan mampu menjalankan tugasnya secara
efektif.

d. Kedudukan Pemerintah dalam Konteks Otonomi Daerah
Pemerintah pusat memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem pemerintahan

Indonesia, namun hal ini tidak berarti menghilangkan peran pemerintah daerah.

Melalui prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan
kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan-urusan tertentu

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Hal ini diatur dalam Undang-Undang
tentang Otonomi Daerah, yang memberikan ruang bagi daerah untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa sendiri,

aspirasi masyarakat, dan potensi daerah. Kedudukan pemerintah dalam konteks
otonomi daerah juga mencakup peran dalam pengawasan dan koordinasi,

memastikan bahwa kebijakan yang diambil di tingkat daerah sejalan dengan

kebijakan nasional dan tidak bertentangan dengan konstitusi.

e. Kedudukan Pemerintah dalam Sistem Presidensial
Kedudukan pemerintah dalam sistem presidensial memberikan stabilitas politik,

karena Presiden memiliki wewenang untuk menjalankan program-program

pemerintah tanpa harus bergantung pada dukungan harian dari parlemen. Namun,
hal ini juga menuntut adanya tanggung jawab yang besar, di mana Presiden harus

dapat menunjukkan kepemimpinan yang efektif dan transparan, serta mampu

bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya untuk mencapai tujuan
nasional.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan, fungsi pemerintah Indonesia
meliputi penyediaan layanan publik yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pemerintah juga berperan

dalam menetapkan aturan dan kebijakan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas di
masyarakat, bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan

yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan
kedudukan pemerintah Indonesia mencakup pelaksanaan kekuasaan eksekutif oleh

BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 31