Page 34 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN
P. 34
b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, meskipun
memiliki kesempatan untuk melakukannya.
c. Diakui oleh orang asing sebagai anaknya, jika belum berumur 18 tahun dan
belum menikah, dengan syarat kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak
menyebabkan status tanpa kewarganegaraan (apatride).
d. Anak yang diangkat secara sah oleh orang asing, jika anak tersebut belum
berusia 5 tahun dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak
menyebabkan status apatride.
e. Dinyatakan hilang oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri,
jika sudah berusia 21 tahun, bertempat tinggal di luar negeri, dan kehilangan
kewarganegaraan Indonesia tidak menyebabkan status apatride.
f. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Menteri Kehakiman.
g. Masuk dalam dinas negara asing atau organisasi antarnegara tanpa izin dari
Menteri Kehakiman, terutama jika posisi yang didudukinya hanya bisa dijabat
oleh warga negara Indonesia atau memerlukan sumpah jabatan.
h. Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing.
i. Turut serta dalam pemilihan yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara
asing, meskipun tidak diwajibkan.
j. Memiliki paspor atau surat identitas dari negara asing yang masih berlaku.
k. Bertempat tinggal di luar Indonesia selama 5 tahun berturut-turut tanpa
menyatakan keinginan untuk tetap menjadi WNI, dan tidak mengajukan
pernyataan tersebut setiap dua tahun berikutnya.
Menurut UU No. 12 Tahun 2006, hilangnya kewarganegaraan Indonesia bisa terjadi
karena beberapa kondisi yang serupa, dengan penekanan pada kesadaran dan
kemauan individu untuk mempertahankan atau melepaskan kewarganegaraan
Indonesia. Proses pelepasan status WNI memerlukan persetujuan dari pejabat yang
berwenang, Menteri Hukum dan HAM, hingga akhirnya diputuskan oleh Presiden.
Permohonan pelepasan kewarganegaraan harus dilakukan secara tertulis oleh yang
bersangkutan dan harus sudah memiliki kewarganegaraan lain sebelum pengajuan
permohonan.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa status
kewarganegaraan itu terbagi menjadi kewarganegaraan tunggal, dua
BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 25
