Page 31 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN
P. 31

adalah macam-macam status kewarganegaraan:

               1.  Kewarganegaraan tunggal yakni, seseorang hanya memiliki satu kewarganegaraan.
               2.  Bipatride yakni, seseorang memiliki dua kewarganegaraan.

               3.  Multipatride yakni, seseorang memiliki lebih dari dua kewarganegaraan.

               4.  Apatride yakni, seseorang tidak memiliki kewarganegaraan.
                   Secara garis besar Indonesia hanya mengakui kewarganegaraan tunggal bagi setiap

               orang  untuk  mengantisipasi  kewarganegaraan  ganda  dan  tanpa  kewarganegaraan.

               Namun,  terdapat  pengecualian  khusus  untuk  anak-anak  hasil  perkawinan  campuran
               antara  Warga  Negara  Indonesia  (WNI)  dan  warga  negara  asing,  di  mana  mereka

               diizinkan  memiliki  kewarganegaraan  ganda  terbatas  sampai  mencapai  usia  tertentu,
               yakni hingga 18 tahun atau sampai menikah. Setelah itu, mereka harus memilih salah

               satu kewarganegaraan.



















                                   Gambar 2.2. Sumpah WNI Pemain Timnas Indonesia
                    Sumber: https://radarkuningan.disway.id/read/661468/sudah-ambil-sumpah-wni-thom-haye-dan-ragnar-oratmangoen-
                                                  siap-perkuat-timnas-indonesia

                   Aristoteles  (dalam  Namang,  2020)  Status  warga  negara  diperoleh  berdasarkan

               keturunan.  Apabila  orang  tuanya  dilahirkan  dan  tinggal  dalam  suatu  negara,  serta

               berstatus warga negara maka anaknya pula adalah warga negara.Sedangkan mereka
               yang bukanlah warga negara adalah mereka yang disebut dengan warga asing dan para

               budak.  Warga  asing  adalah  mereka  para  pedagang,  petani  atau  pekerja  yang  tidak

               memiliki tempat tinggal dalam sebuah negara. Sebagai warga negara, terdapat syarat
               dalam memperoleh dan melepas kewarganegaraan.




                                                               BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 22
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36