Page 97 - E-MODUL KONSEP DASAR PKN
P. 97
1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
Pancasila adalah sikap batin rakyat Indonesia yang bertindak berdasarkan nilai-
nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan
(kedaulatan), dan keadilan sosial. Di Indonesia, prinsip demokrasi
dikembangkan sesuai dengan persamaan hak bagi seluruh rakyat Indonesia.
Persamaan ini berarti bahwa hak dan kewajiban warga negara Indonesia sama
dan setara. Persamaan hak dan kewajiban ini berlaku tidak hanya dalam bidang
politik, tetapi juga dalam bidang hukum, ekonomi, dan sosial.
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
Prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban memberikan pemahaman
bahwa warga negara harus menerima hak-hak mereka sambil
menyeimbangkannya dengan tanggung jawab mereka.
3. Pelaksanaan kebebasan
Pemenuhan kebebasan dengan tanggung jawab moral terhadap Tuhan Yang
Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain memberikan kebebasan kepada setiap
individu, tetapi tetap dengan batasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Mewujudkan rasa keadilan sosial
Keadilan sosial mencakup prinsip-prinsip Pancasila, terutama sila kelima. Oleh
karena itu, prinsip dalam demokrasi Pancasila bertujuan untuk menciptakan
rasa keadilan sosial di seluruh lapisan masyarakat.
5. Pengambilan keputusan melalui musyawarah
Gotong royong dan kebersamaan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan
melalui musyawarah. Saat mengambil keputusan, penting untuk menghormati
rasa keadilan bagi semua pihak, yang berarti menciptakan kedamaian abadi dan
keadilan sosial.
6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
Prinsip persatuan nasional tercermin dalam sila ketiga Pancasila. Persatuan di
Republik Indonesia bertujuan untuk menciptakan kesatuan nasional di seluruh
lapisan masyarakat. Persatuan nasional juga penting untuk melindungi negara
agar tetap kuat menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar.
5. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
Tujuan dan cita-cita nasional bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di situ dinyatakan bahwa
BAB 4 DEMOKRASI | 85