Page 59 - MODUL PERKULIAHAN KONSEP DASAR PKN SD

UUD 1945, merupakan penjelasan yang otentik, sehingga perlu didalami agar

Batang Tubuh dapat lebih dipahami.
Sistematika UUD 1945 terdiri dari Pembukaan, Batang Tubuh, dan

Penjelasan. Soepomo yang merupakan Ketua Panitia Pembentuk UUD

mengemukakan bahwa pembukaan UUD mengandung cita-cita luhur dan pokok-
pokok pikiran tentang dasar dan sifat-sifatnya negara Indonesia yang hendak

dibentuk. Cita-cita luhur yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, adalah:

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial. Dasar negara dimuat pula dalam Pembukaan UUD 1945,

yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan

Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial

bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar dijabarkan
dalam Penjelasan UUD 1945 sebagai berikut:

a) Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dan mewujudkan keadilan bagi

seluruh rakyat Indonesia.

b) Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
c) Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas kerakyatan dan

permusyawaratan perwakilan.

d) Negara berdasar atas ke-Tuhanan, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab.

Pembukaan UUD 1945 juga memuat manifesto dan pengakuan keyakinan dari

bangsa Indonesia, bahwa negara RI sudah merdeka dan kemerdekaan adalah hak
segala bangsa, sehingga penjajahan harus dihapuskan. Batang tubuh UUD 1945,

terdiri dari 16 bab, 37 pasal, Aturan Peralihan (4 pasal), dan Aturan Tambahan (2

ayat). Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan, berisikan 1 pasal. Bab II tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), berisikan 2 pasal. Bab III tentang

Kekuasaan Pemerintahan Negara, berisikan 12 pasal yang memuat tentang
Presiden dan Wakil Presiden. Bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA),

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 53