Page 61 - MODUL PERKULIAHAN KONSEP DASAR PKN SD

parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Dalam UUD 1945,

karakteristik sistem pemerintahan presidensial lebih dominan, sehingga yang
digunakan dalam UUD 1945 RIS adalah Sistem Pemerintahan Semi Presidensial.

Karakteristik sistem pemerintahan presidensial lainnya dalam UUD 1945 selain

yang dikemukakan oleh Soepomo dan Soekiman yang kemudian diatur dalam
UUD 1945, adalah bahwa kekuasaan membentuk undang-undang dipegang oleh

Presiden, dengan persetujuan DPR, berbagai kewenangan Presiden sebagai

kepala pemerintahan dan kepala negara.
1
Disimpulkan bahwa undang-undang di sahkan pada tanggal 18 Agustus 1945

oleh PPKI. Undang-undang periode 18 Agustus 1945 menganut sistem
presidensial tetapi di karenakan negara Indonesia baru saja terbentuk,maka

tidak semua urusan dapat dilakukan menurut konstitusi karena bisa terlihat

bahwa undang-undang dasar belum di tegakkan secara konsisten di sistem
ketatanegaraan.

2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat Periode 27 Desember 1949 sampai
dengan 17 Agustus 1950

Konstitusi RIS merupakan Undang-Undang Dasar yang disusun oleh bangsa
Indonesia, sebagaimana kesepakatan antara RI dengan pemerintah Belanda

berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Persetujuan Linggarjati. Penyusunan konstitusi RIS

hanya dilakukan RI dan BFO, yang pembahasan bersama antara keduanya telah
dimulai sejak Konferensi Inter Indonesia (KII), dan dilanjutkan ketika

perundingan Konferensi Meja Bundar (KMB), ketika pada tanggal 29 Oktober

1949 naskah konstitusi RIS rampung dan diparaf di Scheveningen oleh RI dan
wakil-wakil BFO yang hadir dalam KMB.

Dalam rapat pleno KNIP tanggal 5 Desember 1949, Presiden Sukarno

menyampaikan pidato pembukaannya, yang meminta agar putusan sidang KNIP
adalah menerima atau tidak hasil-hasil KMB; akan tetapi jika hasil KMB ditolak,

maka Presiden menyatakan dengan tegas bahwa beliau tidak dapat mengetahui

apa yang akan terjadi. RUU hasil KIMB usulan pemerintah akhirnya di ratifikasi
pada sidang Pleno KNIP tanggal 13 Desember 194, dengan 226 suara menerima

dan 62 suara Menolak. Kedua RUU yang diajukan pemerintah tersebut menjadi

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 55