Page 20 - FINAL E-MODUL SEJARAH REVOLUSI NASIONAL DI MALANG 1945-1949 OLEH ALIMATUL SA'ADAH - PRODUK SKRIPSI_Neat

Sedikit Lagi Pembahasan Materi Hampir Selesai,
Ayo Cari Tau Terkait Reaksi Dunia Internasional terkait
Aksi Agresi Militer Yang Dilakukan oleh Belanda di Wilayah Indonesia
Dengan Memahami Pembahasan Dibawah Ini!
4.3 Reaksi Internasional Terhadap Agresi Militer Belanda dan Resolusi
Dewan Keamanan PBB
Aksi Agresi Militer Belanda akhirnya mendapatkan sorotan internasional
yang berujung kritik dan kecaman dilontarkan kepada Pemerintah Belanda,
bahkan sehari setelah Pemerintah Belanda melakukan Agresi Militer II pada 19
Desember 1948, tertanggal 20 Desember 1948 Dewan Keamanan PBB
bersidang di Lake Succes, New York dan dilanjutkan pada tanggal 22 Desember
1948 di Paris dan dihadiri utusan KTN (Komisi Tiga Negara) yang berangkat
dari Indonesia untuk memberikan laporan kondisi terkini Republik Indonesia.
Setelah Dewan Keamanan PBB menerima usulan dari Amerika Serikat, Siria,
dan Kolombia agar segera dihentikannya aksi baku-tembak dan semua orang
indonesia yang ditahan oleh Pemerintah Belanda dibebaskan (Hutagalung,
2016: 97).
Pada tanggal 24 Desember 1948 dikeluarkannya Resolusi Dewan Keamanan
yang menyerukan agar Pemerintah Belanda menghentikan aksi militernya
namun tidak dipatuhi, sehingga pada tanggal 28 Desember 1948 dikeluarkan
kembali Resolusi Dewan Keamanan yang menyerukan agar segera
dihentikannya aksi militer dan membebaskan pemimpin Republik Indonesia
yang ditahan tanpa syarat dalam waktu 24 jam serta mengembalikan ke
Yogyakarta. Kedua resolusi tersebut oleh pihak Pemerintah Belanda tetap
diabaikan (Hutagalung, 2016: 98).

Sikap Pemerintah Belanda yang mengabaikan 2 Resolusi Dewan Keamanan
PBB menuai protes dari beberapa negara utamanya negara se-Asia dan Arab.
Adapun bentuk protes Pemerintah Sri Langka dengan menutup pelabuhan dan
bandara udara bagi kapal dan pesawat yang mengangkut senjata dan personil
militer Belanda ke Indonesia, aksi boikot tersebut diikuti oleh Pemerintah
India, Pakistan, Serikat Pelaut Australia. Kemudian Pemerintah Arab Saudi juga
menghentikan fasilitas pengangkutan darat, laut, dan udara bagi Belanda. Dan
terakhir sikap Pemerintah Amerika Serikat tidak menyetujui dan
membenarkan aksi agresi militer mengancam Pemerintah Belanda akan
menghentikan program bantuan pemulihan ekonomi (european recovery
program atau marshall plan), semakin menyadarkan Pemerintah Belanda bahwa
posisinya terpojok dan terancam di mata internasional (Hutagalung, 2016: 115).

19