Page 35 - LK BPKP 2021

2. Pendapatan-LO (4) Beban
Pendapatan-LO Beban

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
dan tidak perlu dibayar kembali. pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi
dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan
Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan adalah sebagai berikut:
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan
Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
nilai dan periode waktu sewa.
Aset (5) ASET
Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui
pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka
yang dipersamakan. Panjang, dan Aset Lainnya.
Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu a
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah Aset Lancar
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

Belanja (3) BELANJA Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti
Rugi diakui apabila telah timbul hak yang didukung
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak
yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun (SKTM) dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan
anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Piutang yang timbul dari perikatan, diakui apabila terdapat

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. ada peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung
dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan
kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan
belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
andal.
tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN). Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat
direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan
tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan
pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai
berikut:

Calk Pendahuluan 23