Page 38 - LK BPKP 2021

Pada tahun 2019, atas hasil penilaian kembali tahun 2017 dan
2018 terdapat perbaikan/koreksi yang dilakukan guna
Pada tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian menyempurnakan hasil penilaian kembali agar diperoleh nilai
kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Aset Tetap yang lebih akurat, andal, dan wajar.
Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan
Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang
Nomor 107/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 Tentang sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah semester selama Masa Manfaat.
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman
Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019
Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang
Jalan, Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Laporan Keuangan. Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah
Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional
diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam berikut:
pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus,
ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada
ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi
Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan
Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya
dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya,
telah berakhir, direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di
Lainnya. Jalan, Jaringan dan Irigasi 5 s.d 40 tahun
lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian
Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, Aset Tetap Lainnya 4 tahun
waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari (Barang Bercorak Kesenian)
survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di
survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah. bidang pengelolaan BMN.

Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat Piutang Jangka d Piutang Jangka Panjang
Panjang
sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang
saat pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara. diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu

Penyusutan Aset c Penyusutan Aset Tetap lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Tetap Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan
Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang
dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset jatuh tempo lebih dari satu tahun.
tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
Entitas Pemerintah Pusat.
TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan
Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang
dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak
dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang
kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap pelaksanaan tugasnya.
dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan
adanya nilai residu.

26 Calk Pendahuluan