Page 115 - LKJ BPKP 2021 Final compresse 22022022

Penerapan Manajemen Risiko oleh K/L/D telah dilakukan secara bertahap. Atas
upaya-upaya yang telah dilakukan BPKP, progress penerapan Manajemen Risiko
khususnya di lingkungan pemerintah daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Jumlah Pemda yang telah menyusun kebijakan manajemen risiko adalah
sebanyak 299 dari 542 Pemerintah Daerah atau (55,17%) dengan rincian 248
1 pemerintah daerah memiliki kebijakan berupa peraturan

gubernur/bupati/walikota, 46 dalam bentuk surat edaran atau surat keputusan
Gubernur/Bupati/Walikota, dan 5 kebijakan berupa draft peraturan;

Jumlah Pemda yang telah menetapkan struktur pengelolaan risiko sebanyak 39
2 Pemerintah Daerah (7,19%);

Jumlah Pemda yang telah memiliki risk register pada masing-masing satuan
3 kerja sebanyak 341 Pemerintah Daerah (62,91%), dan sebanyak 35 Pemda dari
341 Pemda tersebut melakukan update risk register secara berkala.

Capaian MRI dalam Sastra 5 paling membutuhkan perhatian karena tingkat pemahaman
dan penerapan K/L/P/BU mengenai Manajemen Risiko masih perlu ditingkatkan.

Guna mencapai target kinerja
di tahun 2022, BPKP akan 1 Mendorong K/L/P untuk menerapkan manajemen risiko secara
utuh, antara lain dengan penyusunan kebijakan, struktur
melaksanakan berbagai pengelola risiko, dan melaksanakan proses penilaian risiko;
strategi berikut: Hubungan Kinerja Agenda Program Prioritas terhadap Rencana Strategis Tahun 2020-2024 yang
mendukung pencapaian target “Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas
Mendorong K/L/P untuk mengalokasikan sumber daya yang
2
memadai guna penerapan manajemen risiko; Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU” adalah sebagai berikut:

Bekerja sama dengan K/L Regulator dalam menetapkan
3 kebijakan yang mewajibkan K/L/P menyusun/memperbaiki
kebijakan manajemen risiko, melakukan pengelolaan risiko Maturitas
pada risiko strategis dan operasional dan memanfaatkan hasil SPIP
penerapan manajemen risiko dalam pengambilan keputusan
strategis;

Mendorong pimpinan K/L/D untuk mengintegrasikan proses
4 manajemen risiko dengan sistem perencanaan pembangunan
serta pembangunan risk culture pada semua level;
Kapabilitas
APIP
Menerbitkan atensi kepada K/L/D terkait peningkatan
5 komitmen terhadap penerapan manajemen risiko secara APP Tata Kelola
terintegras dengan proses perencanaan, kompetensi MR dan 2021 Instansi
dukungan penganggaran penerapan manajemen risiko, Pemerintah
pemantauan RTP secara berkala, dan alokasi anggaran untuk
peningkatan kompetensi pegawau terkait manajemen risiko.
Manajemen
Risiko

100