Page 114 - LKJ BPKP 2021 Final compresse 22022022

Penerapan Manajemen Risiko oleh K/L/D telah dilakukan secara bertahap. Atas
upaya-upaya yang telah dilakukan BPKP, progress penerapan Manajemen Risiko
khususnya di lingkungan pemerintah daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

Jumlah Pemda yang telah menyusun kebijakan manajemen risiko adalah
sebanyak 299 dari 542 Pemerintah Daerah atau (55,17%) dengan rincian 248
1 pemerintah daerah memiliki kebijakan berupa peraturan
Gubernur/Bupati/Walikota, 46 dalam bentuk surat edaran atau surat
keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, dan 5 kebijakan berupa draft
peraturan;

risiko
2 adalah sebanyak 39 Pemerintah Daerah (7,19%);

Jumlah Pemda yang telah memiliki risk register pada masing-masing satuan

3 kerja adalah sebanyak 341 Pemerintah Daerah (62,91%), dan sebanyak 35
Pemda dari 341 Pemda tersebut melakukan update risk register secara
berkala.

Capaian MRI dalam Sastra 5 paling membutuhkan perhatian karena tingkat pemahaman
dan penerapan K/L/P/BU mengenai Manajemen Risiko masih perlu ditingkatkan.

Guna mencapai target kinerja di tahun 2022, BPKP akan melaksanakan berbagai strategi
berikut:

Mendorong K/L/P untuk menerapkan manajemen risiko secara utuh, antara lain
1 dengan penyusunan kebijakan, struktur pengelola risiko, dan melaksanakan proses
penilaian risiko;

yang memadai guna
2
penerapan manajemen risiko;

Bekerja sama dengan K/L Regulator dalam menetapkan kebijakan yang
3 mewajibkan K/L/P menyusun/memperbaiki kebijakan manajemen risiko,
melakukan pengelolaan risiko pada risiko strategis dan operasional dan
memanfaatkan hasil penerapan manajemen risiko dalam pengambilan keputusan
strategis;

Mendorong pimpinan K/L/D untuk mengintegrasikan proses manajemen risiko
4 dengan sistem perencanaan pembangunan serta pembangunan risk culture pada
semua level;

Menerbitkan atensi kepada K/L/D terkait peningkatan komitmen terhadap
5 penerapan manajemen risiko secara terintegrasi dengan proses
perencanaan, kompetensi MR dan dukungan penganggaran penerapan
manajemen risiko, pemantauan RTP secara berkala, dan alokasi
anggaran untuk peningkatan kompetensi pegawai terkait manajemen risiko.

99