Page 113 - LKJ BPKP 2021 Final compresse 22022022

Tabel 3.19
Ringkasan Capaian Kinerja K/L/Pemda/BU dengan MRI ≥ Level 3 Tahun 2021 Upaya yang telah dilakukan BPKP dalam rangka pembinaan penerapan MR meliputi:

Menginisiasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Manajemen Risiko yang telah
Jumlah K/L/ Jumlah K/L/Pemda dengan MRI 1 resmi menjadi prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden
%
No. MITRA KERJA Pemda / ≥ Lv-3 Nomor 23 Tahun 2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2022.
BU Mitra
≤ Lv-1 Lv-2 ≥ Lv-3
2 Menerbitkan Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan
K/L 82 45 16 21 25,61 Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada
Pemprov 34 6 23 5 14,71
Pemerintah Daerah yang merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam
Pemkab/Kota 508 189 291 28 5,51 menerapkan manajemen risiko.
BU 2.133 2.023 22 88 4,13
Melaksanakan kegiatan pembinaan penerapan manajemen risiko pada K/L/D dalam
3
Jumlah 2.757 2263 352 142 5,15 kondisi darurat Covid-19, antara lain:

Presentase 100 82,08 12,77 5,15 a) Pelaksanaan workshop Pengelolaan Risiko yang diikuti oleh intern BPKP
(Perwakilan BPKP), yang ditindaklanjuti dengan Pelaksanaan Workshop
Pengelolaan Risiko kepada Pemerintah Daerah di Perwakilan BPKP;
Berdasarkan Tabel 3. 19, dapat disimpulkan bahwa 142 atau 5,15% K/L/Pemda/BU telah b) Sector:
mencapai MRI ≥ level 3 (defined), 352 atau 12,77% K/L/Pemda/BU mencapai MRI How to Build, Implement and Assess”;
level 2 (repeatable), dan 2.263 atau 82,08% K/L/Pemda/BU mencapai MRI level 1
c) dan
(adhoc). Kementerian Desa dan PDTT melalui virtual meeting;

Sebanyak 50 dari 2.213 K/L/Pemda/BU dengan MRI level 1 (adhoc) telah dinilai. d) clinic, online sosial,

Jumlah populasi badan usaha dalam pengukuran MRI adalah sebanyak 2.133 badan penyusunan bahan paparan dan media edukasi MR yang disesuaikan dengan
usaha, yang terdiri dari 236 BUMN dan anak perusahaan, 743 BLUD, 839 BUMD air kondisi darurat Covid-19;
minum dan aneka jasa, dan 315 BUMD Jasa keuangan (BPD dan BPR). R kebijakan yang
4
Capaian MRI level 3 pada Pemda Provinsi adalah sebanyak lima Provinsi, mewajibkan Daerah untuk:
yang terdiri dari dua Provinsi (Jawa Tengah dan Bali) berdasarkan hasil ekspos dan a) Menyusun/memperbaiki kebijakan MR dan sesuai dengan framework MR;
tiga Provinsi (Sumatera Selatan, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta) berdasarkan hasil b) Menetapkan struktur pengelola risiko;
penilaian baseline.
c) Melakukan pengelolaan risiko pada risiko strategis dan operasional;
Capaian MRI level 3 pada Pemda Kabupaten/Kota adalah sebanyak 11 Pemda d) Memanfaatkan hasil penerapan MR dalam pengambilan keputusan strategis;
Kabupaten/Kota berdasarkan hasil ekspos dan 17 Pemda Kabupaten/Kota e) Mengkomunikasikan hasil penerapan manajemen risiko;
berdasarkan hasil penilaian baseline.
5 Mendorong K/L/D menerapkan manajemen risiko secara utuh, antara lain
dengan penyusunan kebijakan manajemen risiko, struktur pengelola risiko, dan
melaksanakan proses penilaian risiko mulai dari risiko strategis sampai dengan risiko
operasional pada setiap unit kerja K/L/D.

6 Mendorong pimpinan K/L/D untuk mengintegrasikan proses manajemen risiko dengan
sistem perencanaan pembangunan nasional serta pembangunan risk culture pada
semua level.

7 Mendorong APIP untuk memanfaatkan dokumen hasil penilaian risiko untuk menyusun
PKPT berbasis risiko (PPBR) dan melakukan Pengawasan Intern Berbasis Risiko (PIBR).

98