Page 44 - LKJ BPKP 2021 Final compresse 22022022

Tabel 3.2
Kinerja Sasaran Strategis 1
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman 178

No. Sastra/ IKU Satuan Target Realisasi Capaian
(%)
Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, 102
Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Meningkatnya Pengawasan Pembangunan
I atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah
Direktorat 1
371 Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 1.1 Nilai Potensi Penerimaan (Juta) 2.292.941 3.848.006 167,82
Rp
Negara/Daerah yang Terealisasi

Deputi Bidang Akuntan Negara 39 Nilai Pengeluaran Rp
1.2 Negara/Daerah yang Efisien (Juta) 27.615.702 44.038.191 159,47

Deputi Bidang Investigasi 51 Nilai Penyelamatan Rp
1.3 Keuangan Negara (Juta) 2.131.033 6.434.088 301,92

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman 89 Total 32.039.676 54.320.285 169,54

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, 44
Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan Tabel 3.2. di atas menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahun 2021, secara keseluruhan
BPKP telah berkontribusi pada peningkatan ruang fiskal sebesar Rp54.320.285.134.155 atau mencapai
Perwakilan
963 Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah 315 169,54% dibandingkan target tahun 2021 sebesar Rp32.039.676.200.000. Tingginya capaian kinerja
antara lain didukung komitmen BPKP dalam melaksanakan amanat Inpres No 4 Tahun 2020 dalam hal

Deputi Bidang Akuntan Negara 54 percepatan penanganan Covid-19 dan PEN di Indonesia. Komitmen auditee dalam menindaklanjuti
rekomendasi pengawasan BPKP dan adanya refocusing anggaran program pembangunan ke-arah
efisiensi penggunaan anggaran terkait penanganan pandemi Covid-19. Uraian selengkapnya atas kinerja
Deputi Bidang Investigasi 461
3 IKU sastra 1 adalah sebagai berikut:

Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi
strategis diuraikan dan
Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi adalah nilai optimalisasi
dianalisis lebih lanjut di bawah ini.
penerimaan negara/daerah yang dapat direalisasikan berdasarkan hasil pengawasan BPKP.
Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana peran BPKP dalam merealisasikan
penerimaan negara/daerah secara optimal, lengkap, tepat nilai dan bebas dari
1 Sasaran penyimpangan melalui kegiatan pengawasan BPKP.

S t r a t e g i s 1
Penerimaan negara/daerah yang dimaksud sesuai dengan rincian sumber penerimaan

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan APBN/APBD dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah Penerimaan negara meliputi pajak, bea dan cukai, PNBP, serta sumber penerimaan lainnya.
Penerimaan daerah mencakup pajak daerah dan retribusi daerah.

Rerata capaian kinerja sasaran strategis 1 Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi diukur dari jumlah kurang bayar
tahun 2021 adalah sebesar 169,54%.%. atas penerimaan negara/daerah yang sudah disetor/ditetapkan, dengan ketentuan sebagai
berikut:

Sasaran Strategis 1 atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah” diukur melalui oleh 3 (tiga) IKU,
melampaui target 1. Untuk Pajak/BC berdasarkan surat ketetapan
dengan capaian yaitu:
IKU antara 150 – 1. Nilai Potensi Penerimaan Negara/Daerah yang Terealisasi 2. Untuk PNBP berdasarkan bukti setor
300%
2. Nilai Pengeluaran Negara/Daerah yang Efisien 3. Untuk PAD berdasarkan bukti setor

3. Nilai Penyelamatan Keuangan Negara
Capaian masing-masing IKU disajikan pada Tabel 3.2.

29