Page 81 - LKJ BPKP 2021 Final compresse 22022022

Pembangunan nasional atas akuntabilitas BUMN sangat penting
untuk diketahui pemerintah karena negara telah memberikan
penyertaan modal yang sangat besar. Mekanisme pengelolaan dan
pertanggungjawaban keuangan negara atas BUMN berbeda dengan
APBN. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, BUMN
menggunakan business judgement rules dalam setiap pengambilan
keputusan.

I n d e k s A k u n t a b i l i t a s K o r p o r a s i ( I n d o n e s i a n C o r p o r a t e
Accountability Index) atau ICORPAX dikembangkan untuk mengukur
akuntabilitas pengelolaan BUMN dan kontribusinya terhadap
keuangan negara dan pembangunan. BPKP sebagai Aparat
Pengawasan Intern Pemerintah melakukan kegiatan pengawasan
melalui kegiatan edukasi, asuran dan konsultansi agar mencapai
target indeks yang ditetapkan. Dimensi pengukuran ICORPAX
disajikan pada Gambar 3.1 dan Model Penilaian ICORPAX
disajikan pada Gambar 3.2.

Gambar 3.1
Dimensi Pengukuran ICORPAX

1 Akuntabilitas Korporasi pada
Pembangunan;

2 Akuntabilitas Korporasi pada
Keuangan Negara;

Akuntabilitas badan usaha 3 Kepatuhan dan Efektivitas
Operasional;
diukur menggunakan
Indonesian Corporation
Accountability Index
(ICORPAX) yang diukur Efektivitas Sistem Tata Kelola
berdasarkan 5 dimensi 4
Korporasi; dan

5 Efektivitas Pengendalian
Fraud.

66